Era Dadan Berakhir, BGN Putar Haluan Total: Dapur MBG Dibatasi, Dana Non-APBN Dibuka hingga Fokus ke Daerah 3T
Pergantian pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) langsung diikuti serangkaian perubahan besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah Dadan Hindayana bersama dua wakilnya dicopot dari jabatan, Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, mulai melakukan penataan menyeluruh terhadap program prioritas nasional tersebut.
Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juni 2026, Nanik memaparkan sejumlah kebijakan baru yang akan menjadi arah pengelolaan MBG ke depan. Mulai dari moratorium pembangunan dapur baru, pembukaan sumber pendanaan non-APBN, hingga pergeseran fokus program ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa BGN memasuki babak baru dengan penekanan pada kualitas program dan tata kelola yang lebih ketat.
Dapur MBG Tak Lagi Dikejar, BGN Hentikan Sementara Pembangunan SPPG Baru
Salah satu perubahan paling mencolok adalah keputusan BGN menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Nanik mengungkapkan saat ini terdapat banyak pengajuan pembangunan dapur MBG yang masih menumpuk. Namun, BGN memilih menata ulang lebih dari 27.000 dapur yang telah beroperasi sebelum membuka tambahan titik baru.
Menurutnya, distribusi dapur MBG saat ini belum merata karena masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi.
"Jadi kami beresin dulu. Misalnya di satu kecamatan ini cukup enam saja, ya enam saja. Jadi moratorium," ujar Nanik.
Kebijakan ini juga menjadi upaya mengendalikan jumlah dapur agar tidak terjadi penumpukan layanan di satu wilayah sementara daerah lain justru belum tersentuh program.
Fokus Dialihkan ke Daerah 3T
Perubahan besar berikutnya adalah pergeseran prioritas program ke daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar.
Nanik mengakui selama ini banyak SPPG tumbuh di wilayah yang relatif mudah dijangkau, sedangkan daerah-daerah terpencil masih minim layanan MBG.
Karena itu, pesan Presiden Prabowo Subianto yang meminta program lebih menyentuh wilayah 3T menjadi salah satu fokus utama kepemimpinan baru BGN.
"Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," katanya.
BGN juga akan mengevaluasi kembali distribusi penerima manfaat agar anggaran lebih tepat sasaran.
Kantin Sekolah dan Dapur Umum Akan Dimanfaatkan
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang identik dengan pembangunan dapur baru, BGN kini membuka opsi menggunakan fasilitas yang sudah tersedia.
Kantin sekolah, dapur umum, maupun dapur komunitas setempat akan dimanfaatkan untuk mendukung penyaluran makanan bergizi, khususnya di daerah 3T.
Menurut Nanik, jumlah penerima manfaat di sejumlah wilayah terpencil tidak terlalu besar sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.
Ia mencontohkan ada daerah yang hanya memiliki puluhan hingga ratusan penerima manfaat.
"Jadi tidak harus membangun dapur baru. Bisa menggunakan dapur yang sudah ada, termasuk kantin sekolah," ujarnya.
Dana Non-APBN Mulai Dibuka
Kebijakan lain yang cukup menarik adalah dibukanya peluang pendanaan Program MBG dari luar APBN.
Jika sebelumnya program dirancang sepenuhnya menggunakan anggaran negara, kini BGN mulai menjajaki sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban fiskal pemerintah.
Beberapa sumber yang disebutkan antara lain:
- Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN
- CSR perusahaan swasta
- Hibah dari negara lain
- Dukungan yayasan dan lembaga sosial
Menurut Nanik, sejumlah yayasan bahkan telah menerima hibah untuk membantu pembangunan fasilitas pendukung program MBG.
"Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Yang dulu kan full 100 persen mau dibiayai oleh APBN," katanya.
BGN Tak Lagi Kejar Kuantitas
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Nanik bersama jajaran pimpinan baru BGN menyampaikan bahwa fokus tahun 2026 bukan lagi mengejar jumlah dapur atau ekspansi besar-besaran.
Sebaliknya, perhatian akan diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan program.
"Nah tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas," ujar Nanik.
Langkah tersebut termasuk mengevaluasi penerima manfaat di sejumlah wilayah yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas utama dan mengalihkan fokus ke kelompok yang lebih membutuhkan.
Selain wilayah 3T, perhatian juga akan diperkuat kepada kelompok yang disebut 3B, yaitu:
- Bumil (Ibu Hamil)
- Busui (Ibu Menyusui)
- Balita
Kelompok tersebut dinilai menjadi sasaran penting dalam upaya peningkatan kualitas gizi nasional.
Sistem Pengawasan Akan Dirombak
Tak hanya program lapangan, BGN juga mulai membenahi aspek pengawasan internal.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan sistem yang ada saat ini masih memerlukan banyak perbaikan, terutama terkait integrasi data dan proses validasi.
Sebagai auditor yang telah berpengalaman selama puluhan tahun, Agustina menilai penguatan sistem menjadi langkah penting agar tata kelola program berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Selain memperbaiki sistem internal, BGN juga akan memperkuat kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pengelolaan data penerima manfaat.
Di sisi lain, Nanik menegaskan BGN akan lebih terbuka terhadap kritik dan masukan publik. Bahkan, lembaga tersebut berencana menggelar konferensi pers secara rutin setiap pekan sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
