Antre di Kantor Pos, Warga Pati Bayar Rp14.000 untuk Kirim Surat ke KPK, Desak Sudewo Jadi Tersangka

Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berbondong-bondong mendatangi posko donasi yang didirikan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan gerbang Kantor Bupati Pati, Senin (25/8/2025) pagi.

Mereka datang untuk mengirimkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak agar Bupati Pati, Sudewo, segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah.

Setiap warga yang mengirim surat harus membayar biaya Rp14.000 melalui Kantor Pos Pati. Surat-surat tersebut dikirim dengan layanan kilat khusus dan diperkirakan sampai ke Jakarta dalam 2–3 hari.

“Satu surat kita selesaikan satu menit dengan biaya Rp14.000 untuk kilat khusus. Hari ini juga langsung kami kirim,” kata Manajer Eksekutif Kantor Pos Pati, Yudi Adiyanto.

Ribuan Surat untuk KPK

Koordinator Lapangan AMPB, Supriyono alias Botok, menjelaskan ribuan surat yang terkumpul akan dikirim ke KPK secara kolektif.

“Rencananya ribuan surat yang terkumpul ini akan dikirim ke KPK melalui Kantor Pos Pati,” ujarnya di lokasi.

Supriyono menegaskan aksi ini bukan demonstrasi susulan, melainkan gerakan warga untuk mendukung KPK menindak tegas Sudewo, yang diduga terlibat kasus korupsi saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI.

Hingga kini, Sudewo belum memenuhi panggilan KPK terkait skandal suap proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2022–2024.

Selain mengirim surat, AMPB juga menjadwalkan aksi lanjutan di Gedung KPK RI, Jakarta, pada 2–3 September 2025. Massa berencana berangkat melalui jalur darat pada 1 September.

“Posko ini sudah dibuka sejak 19 Agustus sampai akhir bulan. Kami menggalang donasi untuk mendukung aksi di Jakarta,” jelas Supriyono.

Donasi Warga Capai Rp148 Juta

Warga berdatangan mendatangi posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan gerbang Kantor Bupati Pati, dalam rangka aksi mengirimkan surat ke KPK, Senin (25/8/2025) pagi.

Hingga 24 Agustus 2025, AMPB mencatat dana donasi warga yang terkumpul mencapai Rp148.625.999.

Dana itu ditulis di papan pengumuman posko AMPB di sisi utara Alun-alun Simpang Lima Pati.

Di bawah papan tersebut tertera nomor rekening atas nama Teguh Istiyanto, Koordinator Lapangan penggalangan dana.

Warga bisa menyumbang melalui transfer bank atau kotak kaca donasi di posko, yang diberi label: “Penggalangan Donasi Rp 5.000 dari Masyarakat Pati Bersatu untuk Aksi Demo di Gedung KPK RI Jakarta.”

Teguh menegaskan donasi itu murni berasal dari kesadaran warga.

“Kami tidak meminta ke rumah-rumah. Kami hanya sediakan posko supaya warga yang mau membantu datang sendiri. Itu bukti dukungan murni dari hati,” katanya.

AMPB juga menyusun laporan pertanggungjawaban harian terkait penggunaan dana. “Setiap hari kami rekap dan laporkan agar transparan,” tambah Teguh.

Warga Antre Kirim Surat

Berdasarkan pantauan, sekitar pukul 09.30 WIB, ratusan warga sudah mengantre di posko untuk mengisi formulir surat. Mereka menuliskan identitas, menandatangani surat, lalu memasukkannya ke dalam amplop.

Moh Amin (71), salah seorang warga Pati, berharap KPK segera menahan Bupati Sudewo jika terbukti bersalah. “Kami berharap penuh, Bupati Pati Sudewo dihadiri (diperiksa),” ujarnya singkat sebelum meninggalkan lokasi.

Sekitar pukul 11.00 WIB, massa yang dipimpin orator dari atas truk towing berjalan kaki sejauh hampir satu kilometer dari Alun-alun menuju Kantor Pos Pati. Sepanjang perjalanan, mereka diiringi lagu-lagu Iwan Fals seperti “Wakil Rakyat” dan “Bongkar.”

“Sekali lagi ini bukan demo, tapi aksi damai. Kami hanya mengirim surat ke KPK. Dimohon tertib dan tidak anarkis,” seru orator dari atas truk.

Setyono (43), warga Juwana, menyebut Bupati Sudewo arogan dan tidak berpihak pada rakyat.

“Bupati arogan, sombong, dan seenaknya sendiri. Kami tak mau dipimpin Sudewo,” tegasnya.

Ia meminta KPK segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka bila terbukti terlibat korupsi. “Kami tidak mau dipimpin koruptor,” ujarnya.

Aksi damai tersebut berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat TNI-Polri. Arus lalu lintas di sekitar Alun-alun Pati juga terpantau lancar, berbeda dengan aksi sebelumnya yang sempat menutup banyak akses jalan.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan "Jalan Kaki Kirim Surat Untuk KPK, Warga Pati: Kami Tak Mau Dipimpin Koruptor! "

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!