Wamenkomdigi Buka Suara: Teknologi Ini Siap Masuk Daerah 3T, tapi Ada Syaratnya
“LEO itu salah satu opsi. Jadi ada banyak pilihan. Mulai dari fiber optik hingga BTS, tergantung kondisi lapangan di daerah 3T tersebut,” ujarnya di Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2026.
Menurut Wamenkomdigi, satelit LEO adalah opsi strategis untuk memperluas konektivitas di wilayah terpencil dan daerah bencana yang sulit dijangkau infrastruktur telekomunikasi darat.
Dalam mencapai pemerataan konektivitas, Nezar Patria mengatakan pemerintah Indonesia terus mengevaluasi teknologi konektivitas yang paling efektif untuk menutup kesenjangan akses digital. Meski demikian, ia menegaskan teknologi LEO belum dirancang untuk menggantikan seluruh moda telekomunikasi yang sudah eksis sebelumnya.
“LEO ini juga punya beberapa keterbatasan. Kalau ada gangguan atau terhalang awan, latensinya akan terpengaruh. Tapi dia efektif sekali di laut atau pegunungan,” jelas dia.
Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah memanfaatkan layanan LEO secara terbatas untuk mendukung komunikasi di wilayah terdampak bencana dan daerah yang benar-benar terisolasi dari jaringan telekomunikasi konvensional.
“Kita sudah coba di wilayah bencana Aceh, Sumut (Sumatra Utara), dan Sumbar (Sumatra Barat) waktu itu. Perangkat LEO dibagikan ke daerah-daerah terpencil yang tidak bisa dijangkau sama sekali dan komunikasinya bagus sekali. Kita bisa terhubung, bahkan bisa digunakan untuk video call,” tutur Wamenkomdigi.
Meski begitu, Indonesia berpandangan bahwa untuk mencapai pemerataan konektivitas maka pemanfaatan beragam jenis teknologi telekomunikasi perlu digunakan.
Mulai dari penggelaran fiber optik, pembangunan base transceiver station (BTS), dan satelit seluruhnya dikombinasikan dan dimanfaatkan mengikuti karakter geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan wilayah pegunungan.
Selain itu, Nezar Patria mengungkapkan ada tiga pilar kebijakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) Indonesia untuk mendukung transformasi digital nasional dan menciptakan dampak ekonomi digital.
Pertama, regulasi yang menyeimbangkan inovasi dan perlindungan yang mewajibkan platform AI untuk menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, keamanan, serta memastikan bahwa nilainya selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia.
Kedua, dalam pengembangan AI di Indonesia adalah infrastruktur digital kelas dunia. Untuk mewujudkan hal ini, Indonesia terbuka berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi melalui investasi atau pun pembangunan. Wamenkomdigi mencontohkan beberapa investasi dan komitmen pembangunan yang telah diterima Indonesia.
“Microsoft telah berkomitmen sebesar US$1,7 miliar untuk membangun infrastruktur cloud di Indonesia, sementara Nvidia dan Amazon juga telah menegaskan kembali komitmen investasi mereka di sini,” kata Wamenkomdigi.
Membahas infrastruktur digital untuk AI, salah satu infrastruktur yang diharapkan bertumbuh adalah pusat data (data center). Hingga 2026 tercatat ada sebanyak 185 pusat data di Indonesia dengan total kapasitas 274 MW (megawatt). Pemerintah menargetkan pada 2029 pusat data ini bisa bertambah dengan kapasitas melebihi 2.000 MW.
Ketiga atau terakhir, adalah pengembangan talenta digital yang inklusif. “Infrastruktur kelas dunia tidak akan banyak nilainya tanpa sumber daya manusia mumpuni. Indonesia saat ini menghadapi kesenjangan talenta digital sekitar 3 juta orang, sebuah urgensi yang tidak dapat diabaikan,” papar dia.
