Di Balik Harga Makanan Murah, Ada Biaya Besar yang Tak Terlihat

 Harga makanan kerap menjadi pertimbangan utama masyarakat saat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Namun, di balik angka yang tertera di etalase pasar atau struk belanja, terdapat rangkaian dampak panjang yang jarang disadari. Dampak inilah yang kini mulai disorot dalam kajian mengenai biaya tersembunyi sistem pangan di Indonesia.

Kajian tersebut disampaikan oleh Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) bersama WRI Indonesia dalam sebuah laporan berjudul The Hidden Costs of Indonesia’s Food System. Laporan ini mengulas beban tidak langsung yang ditimbulkan oleh sistem pangan nasional, mulai dari kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, hingga kondisi sosial ekonomi.

KSPL sendiri merupakan bagian dari Food and Land Use Coalition (FOLU), sebuah inisiatif global yang mendorong perubahan sistem pangan dan tata guna lahan agar lebih berkelanjutan. Sejak 2020, KSPL dan WRI Indonesia secara aktif melakukan riset untuk memetakan dampak jangka panjang dari sistem pangan yang selama ini berjalan.

Hasilnya menunjukkan angka yang signifikan. Biaya tersembunyi sistem pangan Indonesia diperkirakan mencapai USD210,7 hingga USD622,3 miliar. Nilai tersebut setara dengan 28,5 hingga 45,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2023. Angka ini bahkan melampaui kontribusi langsung sektor pangan terhadap perekonomian nasional yang berada di kisaran 20 persen.

Dijelaskan bahwa biaya tersembunyi tersebut tidak tercermin dalam harga makanan yang dibeli masyarakat sehari-hari.

“Kita tidak hanya akan berbicara soal apa yang harus dimakan, atau berapa jumlah yang harus dimakan, tapi lebih melihat ke berapa harganya di pasar, dan ternyata ada biaya-biaya tersembunyi di belakangnya yang tidak pernah muncul di struk belanja kita waktu membeli makanan,” kata Romauli Panggabean, Knowledge Generation Lead KSPL dan penulis Working Paper dari The Hidden Costs of Indonesia’s Food System di Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2026. 

Salah satu komponen terbesar dari biaya tersebut berasal dari sektor kesehatan. Pola konsumsi yang tidak seimbang, keterbatasan akses terhadap pangan sehat, serta paparan polusi dari sistem produksi pangan berkontribusi pada meningkatnya risiko penyakit. Dalam laporan tersebut, biaya kesehatan akibat obesitas saja diperkirakan mencapai USD66,4 hingga 210,9 miliar, terutama akibat menurunnya produktivitas masyarakat.

“Jadi kita membayarnya dengan kondisi kesehatan kita, kondisi lingkungan kita, dan kondisi sosial ekonomi kita,” lanjutnya. 

Selain kesehatan, dampak lingkungan juga menjadi perhatian utama. Sistem pangan berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, degradasi lahan, serta tekanan terhadap sumber daya air. Praktik pertanian yang belum sepenuhnya berkelanjutan dan ketergantungan pada komoditas tertentu memperbesar risiko kerusakan lingkungan dalam jangka panjang.

Dari sisi sosial, sistem pangan juga memunculkan berbagai persoalan, mulai dari konflik agraria, panjangnya rantai distribusi, hingga rendahnya kesejahteraan petani. Kondisi ini menciptakan paradoks: sektor pangan menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi masih menyisakan ketimpangan di tingkat produsen.

“Di satu pihak sistem ini sangat berkontribusi pada perekonomian Indonesia, tapi di lain pihak sebenarnya sektor atau sistem pangan ini juga memberikan dampak-dampak yang kurang baik,” katanya. 

Melalui laporan ini, para penyusun berharap pembahasan soal pangan tidak lagi berhenti pada isu harga dan ketersediaan semata. Memahami biaya tersembunyi menjadi langkah awal untuk mendorong kebijakan pangan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.