Bukan Salah Menhut Sekarang, WWF Indonesia Bongkar Akar Masalah Ini di Balik Banjir Sumatra

pemerintah itu menegaskan, akar persoalan berasal dari akumulasi masalah tata kelola lingkungan yang terjadi selama bertahun-tahun. CEO WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, menjelaskan, bencana yang terjadi ini merupakan dampak jangka panjang dari kebijakan dan pengelolaan hutan di masa lalu.

“Terlihatnya ini sesuatu yang akumulasi ya. Jadi, ini sebetulnya akibat dari pengelolaan yang bertahun-tahun ya, belasan tahun jadi bukan hanya sesaat,” katanya dikutio dari akun Instagram @wwf_id, dikutip Kamis, 11 Desember 2025.

Aditya menyebut izin-izin yang dikeluarkan pada periode sebelumnya berkontribusi terhadap kerentanan kawasan hutan saat ini. Sehingga ia menilai tidak tepat jika publik hanya menyalahkan menteri yang baru menjabat.

“Jelas ini bukan kesalahan ataupun sesuatu tanggung jawab yang hanya bisa dibebankan untuk menteri sekarang (Raja Juli Antoni), karena ini akumulasi dari kebijakan ataupun pemberian izin menteri-menteri dahulu juga,” ujarnya.

Di sisi lain, WWF Indonesia juga menyoroti lemahnya kepatuhan pemegang izin terhadap aturan perlindungan lingkungan, termasuk mengenai sepadan sungai yang seharusnya menjadi area penyangga untuk mencegah banjir bandang. 

Dalam praktiknya, kata Aditya, banyak perkebunan dan pertambangan yang justru beroperasi hingga ke tepi sungai.

“Banyak sekali kita lihat perkebunan itu membuat kebunnya itu ya sampai pinggir sungai, hanya sebagian kecil yang betul-betul menjalankan upaya untuk melindungi sepadan sungainya,” kata dia.

Atas hal itu WWF menegaskan perlu pembenahan tata kelola hutan secara menyeluruh. Misalnya, mulai dari evaluasi izin lama, penegakan aturan perlindungan sungai, hingga pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah bencana serupa di masa depan.

Sebelumnya diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui jumlah data korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Dilihat dari website resmi BNPB pada Rabu, 10 Desember 2025, pada pukul 18.23 WIB, dari data yang ditampilkan terlihat 969 orang meninggal dunia, sedangkan 252 orang masih dinyatakan hilang. Selanjutnya, 5.000 ribu orang terluka. Kemudian, 52 kabupaten/kota terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Selain itu, secara total ada 158.000 rumah rusak. 581 unit fasdik rusak, 498 unit jembatan rusak, 1.200 fasilitas umum rusak, 434 tempat ibadah rusak dan 290 gedung perkantoran juga mengalami kerusakan.

Diketahui, Bencana banjir dan longsor yang mengguyur Sumatera pada akhir November hingga awal Desember 2025 menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Hujan deras selama enam hari berturut-turut membuat ribuan rumah hancur, jalan terputus, ratusan warga meninggal dunia, hilang, hingga ribuan warga terpaksa mengungsi.