Prabowo Dikabarkan Bakal Rombak Kabinet Lagi Hari Ini
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan perombakan atau reshuffle sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Senin, 27 April 2026. Kepala Negara disebut akan melantik sejumlah pejabat, mulai dari kepala badan, menteri, dan menteri koordinator (menko) secara bertahap yang dimulai hari ini.
Sementara, beredar nama sejumlah tokoh yang dipercaya Prabowo untuk mengisi jabatan penting. Berdasarkan informasi, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari dikabarkan bergeser menjadi kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI sekaligus juru bicara presiden. Posisi Qodari di KSP disebut akan diisi mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang saat ini menjabat sebagai penasihat khusus presiden bidang pertahanan nasional.
Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet
Selanjutnya, mantan Kepala Presidential Communication Office, Hasan Nasbi dikabarkan akan dilantik Prabowo sebagai urusan khusus presiden bidang komunikasi. Mantan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding juga dikabarkan kembali masuk kabinet dengan menjabat sebagai kepala Badan Karantina Nasional.
Nama lain yang beredar, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang juga mantan Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat dikabarkan bakal dilantik sebagai menteri lingkungan hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq.
Sementara, Hanif Faisol dikabarkan akan mengisi posisi sebagai wakil menteri koordinator (wamenko) bidang pangan.
Terpisah, Qodari menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan lebih lanjut dari Kepala Negara.
"Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangannya dari Bapak Presiden," kata Qodari.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana Kepresidenan mengenai isu reshuffle kabinet dan nama-nama yang akan dilantik.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya juga mengatakan urusan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo selaku presiden.
"Wah itu prerogatif Bapak Presiden," kata Bima Arya kepada wartawan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat.
Bima Arya hanya menjelaskan pihaknya siap dengan segala skenario yang ada. Terpenting, kaya dia, seluruh menteri di Kabinet Merah Putih bekerja dengan baik.
"Ya kita siap dengan segala skenario, yang penting sekarang seluruh jajaran kabinet kerja saja," tutur dia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan, Presiden Prabowo selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh menteri Kabinet Merah Putih setiap hari.
Evaluasi tersebut, kata dia, mencakup kemampuan para menteri menjalankan tugas dari Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet
"Kalau pertanyaannya apakah ada evaluasi terhadap kinerja kabinet, jajaran kabinet, tentu. Itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu tentu terjadi evaluasi. Evaluasi dalam konteks apakah kami semua sebagai pembantu Bapak Presiden telah dapat menjalankan tugas-tugas dari beliau," ungkapnya.
Meski demikian, dia menyebut evaluasi ini belum tentu berujung pada perombakan atau reshuffle menteri.
"Tapi bukan berarti kemudian langsung dimaknai bahwa setiap evaluasi itu akan selalu kemudian berujung dengan terjadinya pergantian atau reshuffle. Tidak seperti itu juga," pungkas Prasetyo.
