Prabowo Minta Ratusan Izin Tambang Dievaluasi dalam Sepekan: Cabut IUP yang Tak Jelas
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengevaluasi ratusan izin usaha pertambangan (IUP), terutama yang berada di hutan lindung. Bahkan, Prabowo perintahkan Bahlil untuk tidak segan mencabut izin yang tidak jelas.
Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam taklimat pada Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 April 2026.
"Jadi ada sekian ratus, ini Menteri ESDM. Kalau tidak jelas, cabut semua itu," jelas Prabowo.
Prabowo menegaskan, saat ini tidak ada waktu untuk kasihan kepada para pengusaha tambang nakal. Bahkan, jika pengusaha itu kawan, maupun keluarga. Ia menambahkan, pemerintah hanya membela kepentingan nasional dan rakyat.
"Tidak ada waktu untuk kasihan. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga nomor sekian," katanya.
Prabowo pun menanyakan kepada Bahlil waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi seluruh IUP tersebut. Bahlil menjawab membutuhkan waktu sekitar dua pekan.
"Enak saja dua minggu. Satu minggu cabut semua IUP. Harus di tangan negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita," katanya.
Bahlil pun menyatakan kesiapannya menjalankan perintah Prabowo tersebut.
