Sopir hingga Ojol Mogok Massal, Krisis Energi Filipina Memanas di Tengah Lonjakan Harga BBM
Krisis energi global imbas konflik Timur Tengah kini mulai terasa langsung di kehidupan sehari-hari masyarakat Asia. Salah satu dampak paling nyata terjadi di Filipina, di mana lonjakan harga bahan bakar memicu aksi mogok massal para pekerja transportasi.
Ratusan sopir di ibu kota Manila turun ke jalan untuk memprotes kenaikan harga solar dan bensin yang disebut telah melonjak lebih dari dua kali lipat sejak perang Iran pecah pada 28 Februari.
Seorang sopir berusia 62 tahun menggambarkan kondisi yang dihadapinya semakin sulit. Ia mengatakan tidak memiliki cukup makanan untuk menghidupi lima anaknya dan belum menerima bantuan tunai dari pemerintah.
“Saya tidak dapat bantuan, tidak ada penghasilan, tidak ada makanan untuk keluarga,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari BBC, Kamis, 26 Maret 2026.
Aksi mogok ini dipimpin oleh koalisi serikat transportasi Piston, yang mengajukan sejumlah tuntutan mulai dari penghapusan pajak bahan bakar, penurunan harga minyak, hingga intervensi negara dalam sektor energi. Mereka juga menuntut kenaikan tarif angkutan dan upah bagi para pengemudi.
Para pengemudi jeepney, angkutan umum khas Filipina, menjadi kelompok paling terdampak. Selain itu, pengemudi ojek online dan kendaraan pribadi juga ikut menyuarakan protes.
Banyak di antara mereka mengaku belum menerima bantuan sebesar 5.000 peso yang sebelumnya dijanjikan pemerintah. Salah satu pengemudi lain, Anjo Lilac, bahkan membawa anaknya ke lokasi aksi karena tidak ada yang menjaga di rumah.
Ia berharap bantuan pemerintah dapat digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, sewa rumah, hingga susu bayi. Keluhan serupa juga disampaikan sopir lain yang menyebut situasi ini seperti “dicekik”.
“Kami tidak tahu dari mana mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga,” katanya. Ia menegaskan bahwa solusi utama bukan bantuan tunai, melainkan penurunan harga kebutuhan pokok seperti bahan bakar, listrik, dan air.
Di sisi lain, dampak mogok mulai dirasakan masyarakat. Warga Manila yang dikenal menghadapi kemacetan parah kini harus mengantre untuk mendapatkan transportasi gratis yang disediakan pemerintah.
Seorang pekerja bernama Arnold Irinco mengaku menunggu hingga 30 menit, namun tetap memahami alasan para sopir melakukan aksi. “Saya mengerti apa yang mereka perjuangkan. Ini soal mata pencaharian mereka,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menetapkan status darurat energi nasional untuk merespons ancaman terhadap pasokan bahan bakar. Pemerintah juga diberi kewenangan untuk mengambil langkah cepat, termasuk membeli langsung minyak dan memastikan distribusi kebutuhan pokok seperti pangan dan obat-obatan tetap berjalan.
Selain itu, pemerintah membuka opsi untuk menurunkan atau menangguhkan pajak bahan bakar jika harga minyak global, seperti Dubai crude, melampaui ambang tertentu. Kebijakan lain yang sudah diterapkan mencakup subsidi bagi sopir, pengurangan layanan feri, serta penerapan sistem kerja empat hari bagi pegawai negeri untuk menghemat energi.
Namun kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik. Serikat buruh Kilusang Mayo Uno menilai penetapan darurat energi sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi krisis. Mereka juga menyoroti potensi aturan yang dapat membatasi aksi protes atau kegiatan pekerja. Sebaliknya, pelaku bisnis seperti Manuel V. Pangilinan mendukung langkah pemerintah, meskipun mengakui tekanan biaya energi mulai berdampak pada operasional perusahaan.
Krisis yang terjadi di Filipina mencerminkan kondisi yang lebih luas di kawasan Asia, yang sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah. Gangguan distribusi minyak global akibat konflik Iran telah memicu lonjakan harga dan mendorong banyak negara mengambil langkah darurat.
Jika konflik berlanjut, tekanan terhadap ekonomi rumah tangga dan sektor transportasi diperkirakan akan semakin berat, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi pada impor energi.
