Krisis Energi Asia: India dan China Tempuh Strategi Berbeda di Tengah Penutupan Selat Hormuz
Perang di Iran yang memicu penutupan efektif Selat Hormuz telah mengguncang pasokan energi Asia dan menyebabkan harga bahan bakar melonjak tajam di kawasan yang sangat bergantung pada minyak dan gas dari Teluk. Di tengah krisis tersebut, India dan China menunjukkan pendekatan yang sangat berbeda dalam merespons kebutuhan energi negara-negara Asia.
Pada 2024, sekitar 84 persen minyak dan 83 persen gas alam cair yang melewati Selat Hormuz dikirim ke negara-negara Asia. Ketika jalur pelayaran vital itu terganggu akibat konflik di Timur Tengah, banyak negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara mengalami kepanikan energi. Konsumen mulai menimbun bahan bakar dan memangkas pengeluaran untuk kebutuhan nonpokok.
Di tengah situasi itu, China memilih langkah yang dinilai lebih berorientasi pada kepentingan domestik. Beijing memerintahkan penangguhan kontrak ekspor bahan bakar baru serta berupaya membatalkan sejumlah pengiriman yang telah disepakati sebelumnya. Kebijakan tersebut langsung berdampak pada pasar regional karena China selama ini menjadi salah satu pemasok utama bahan bakar di Asia.
Penangguhan ekspor China disebut memengaruhi perdagangan senilai 22 miliar dolar AS dan memaksa sejumlah negara mencari pemasok alternatif dalam waktu singkat. Australia, Bangladesh, dan Filipina menjadi negara yang paling terdampak karena ketiganya sangat bergantung pada pasokan bahan bakar dari China.
Akibat terganggunya distribusi, harga energi di Asia melonjak drastis. Harga diesel tercatat mencapai 150 dolar AS per barel, bahan bakar jet naik hingga 163 dolar AS per barel, sementara bensin menembus 139,80 dolar AS per barel. Sebelum perang, harga bahan bakar berada di kisaran 79 hingga 92 dolar AS per barel.
Meski demikian, keputusan China bukan dipicu kekurangan pasokan energi. Negara itu justru memiliki cadangan minyak mentah besar dan kapasitas energi terbarukan yang kuat. Namun Beijing dinilai lebih memilih menjaga kepentingan dalam negeri dan menggunakan energi sebagai instrumen geopolitik di tengah meningkatnya persaingan pengaruh dengan Amerika Serikat di kawasan Asia.
Pendekatan tersebut terlihat jelas dalam hubungan China dengan Taiwan. Beijing menawarkan pasokan energi stabil kepada Taiwan dengan syarat pulau itu bersedia menerima reunifikasi damai dengan China. Pemerintah China mengklaim Taiwan akan memperoleh perlindungan keamanan energi yang lebih baik di bawah “tanah air yang kuat”.
Namun, Taiwan menolak tawaran itu mentah-mentah. Pejabat di Taipei menilai langkah tersebut merupakan bagian dari tekanan politik Beijing, bukan solusi ekonomi yang kredibel. Peristiwa itu memperlihatkan bagaimana China memandang energi sebagai alat pengaruh politik selama masa krisis.
Berbeda dengan China, India justru memperluas dukungan energi kepada negara-negara tetangganya. New Delhi memasok sekitar 38 ribu metrik ton bahan bakar ke Sri Lanka untuk memenuhi kebutuhan mendesak negara tersebut. Pengiriman bahan bakar ke Nepal dan Bhutan juga tetap berjalan tanpa gangguan.
India bahkan meningkatkan pasokan solar ke Bangladesh melalui jaringan pipa yang sudah tersedia. Kebijakan itu disebut sejalan dengan doktrin “Neighbourhood First” atau “Tetangga Pertama” yang selama ini menjadi dasar hubungan regional India.
Nepal menjadi salah satu contoh paling nyata dampak kebijakan tersebut. Pemerintah Nepal sempat memberlakukan libur panjang guna menghemat energi di tengah krisis. Namun pada Maret lalu, India memastikan pasokan bahan bakar ke Nepal akan tetap stabil setidaknya selama tiga bulan ke depan tanpa syarat politik apa pun.
Sebagai negara penyuling minyak terbesar keempat di dunia, India memiliki kapasitas besar untuk menjaga stabilitas pasokan energi regional. Kemampuan itu dibangun melalui investasi bertahun-tahun dalam infrastruktur penyulingan, diversifikasi sumber minyak, serta konektivitas energi lintas batas.
India kini juga memainkan peran penting dalam integrasi energi Asia Selatan. Pada 15 Juni 2025, Nepal mulai mengekspor 40 megawatt listrik ke Bangladesh melalui jaringan transmisi India setelah tercapainya perjanjian trilateral pada Oktober 2024. Bangladesh sendiri telah membeli sekitar 15 persen kebutuhan listriknya dari India, sementara pembahasan koneksi jaringan listrik Sri Lanka-India disebut telah memasuki tahap lanjut.
Perbedaan pendekatan kedua negara semakin terlihat dari syarat yang menyertai bantuan energi mereka. China dinilai kerap mengaitkan pasokan energi dengan kepentingan politik dan isu kedaulatan, sedangkan India menyalurkan bantuan melalui kerja sama antarpemerintah yang sudah berjalan tanpa tuntutan politik tambahan.
Ke depan, persaingan pengaruh energi di Asia diperkirakan tidak hanya berkaitan dengan minyak dan gas, tetapi juga teknologi energi hijau. China saat ini mendominasi rantai pasok panel surya, baterai, dan teknologi jaringan listrik, yang dapat menjadi instrumen pengaruh baru di masa depan.
Di sisi lain, India berupaya membangun reputasi sebagai mitra regional yang stabil dan dapat diandalkan. Bank Dunia pada Januari 2026 memperkirakan ekonomi India tumbuh 7,2 persen pada tahun fiskal 2025/2026, menjadikannya salah satu motor pertumbuhan utama Asia Selatan.
Krisis energi akibat konflik Iran pada akhirnya menunjukkan bahwa kepemimpinan regional tidak hanya ditentukan oleh besarnya ekonomi atau cadangan energi suatu negara. Kepemimpinan juga diukur dari pilihan yang diambil ketika negara-negara tetangga menghadapi kesulitan.
China memilih memperketat ekspor dan menambahkan syarat politik dalam pasokan energi. Sebaliknya, India memilih menjaga distribusi energi tetap berjalan bagi negara-negara di sekitarnya. Pilihan berbeda itu kini menjadi perhatian banyak negara kecil di Asia yang sedang mencari mitra paling dapat dipercaya di tengah ketidakpastian global.
