Krisis Energi Makin Ngeri, Internet dan Jaringan Ponsel Negara Asia Ini Terancam Mati Total
Bangladesh menghadapi ancaman serius berupa lumpuhnya layanan telekomunikasi nasional akibat krisis bahan bakar yang dipicu perang Iran dan Israel-Amerika Serikat (AS). Jika pasokan BBM tidak segera membaik, negara berpenduduk 170 juta jiwa itu berisiko mengalami pemadaman besar-besaran jaringan ponsel dan internet.
Kondisi ini terjadi karena Bangladesh sangat bergantung pada impor energi. Sekitar 95 persen kebutuhan minyak dan gas negara tersebut berasal dari impor, sebagian besar dari kawasan Timur Tengah. Ketika konflik geopolitik memicu gangguan pasokan global, dampaknya langsung terasa di dalam negeri.
Antrean panjang di SPBU kini menjadi pemandangan sehari-hari. Warga bahkan harus menunggu hingga 10 sampai 12 jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar, sementara sebagian pengendara mengaku harus menghabiskan waktu hingga 16 jam untuk mengisi penuh tangki kendaraan mereka.
Asosiasi Operator Telekomunikasi Seluler Bangladesh (AMTOB) pada 20 April 2026 memperingatkan bahwa operasional telekomunikasi tidak lagi bisa dipertahankan tanpa pasokan bahan bakar yang cukup, terutama untuk menghidupkan pusat data dan sistem cadangan listrik.
Dalam surat kepada Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission, AMTOB menyatakan kondisi sudah berada di luar kendali operasional. “Situasinya telah meningkat hingga melampaui kendali operasional,” demikian isi surat tersebut, sebagaimana dikutip dari The Straits Times, Selasa, 21 April 2026.
“Jika kondisi ini terus berlanjut, ada risiko yang sangat dekat terjadinya penghentian jaringan telekomunikasi skala besar di sebagian besar wilayah negara.”
Asosiasi itu menyebut dampaknya sebenarnya sudah mulai terasa. “Operator jaringan seluler mengalami tekanan operasional yang parah akibat lamanya ketidaktersediaan listrik komersial dan tidak adanya kepastian pasokan bahan bakar untuk sistem cadangan.”
Masalah terbesar terjadi pada pusat data atau data center yang membutuhkan pasokan diesel sangat besar untuk tetap beroperasi.
AMTOB mencatat, satu pusat data menghabiskan sekitar 500 hingga 600 liter solar per jam, atau hampir 4.000 liter per hari untuk setiap fasilitas. Sementara itu, SPBU lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan sebesar itu.
“Beberapa fasilitas telekomunikasi yang sangat vital secara strategis saat ini beroperasi dengan cadangan bahan bakar yang sangat rendah dan berbahaya.”
Sekretaris Jenderal AMTOB Mohammad Zulfikar mengatakan jika pusat data berhenti beroperasi, dampaknya akan sangat luas dan cepat terasa oleh masyarakat. “Pemadaman jaringan sebagian atau total dapat membuat panggilan telepon, internet, SMS, dan seluruh layanan lainnya terhenti atau mengalami gangguan parah,” ujarnya.
“Internet bisa menjadi sangat lambat atau bahkan mati total, karena pusat data adalah pusat kendali tempat lalu lintas jaringan diarahkan dan dikendalikan.”
Artinya, bukan hanya panggilan telepon yang terganggu, tetapi layanan internet harian, transaksi digital, komunikasi bisnis, hingga layanan darurat juga bisa ikut lumpuh.
Kondisi ini menjadi ancaman besar bagi ekonomi Bangladesh yang semakin bergantung pada sistem digital dan konektivitas online.
Pemerintah Bangladesh pada 18 April 2026 resmi menaikkan harga BBM untuk menyesuaikan dengan lonjakan harga energi global akibat perang Iran. Harga solar naik 15 persen, dari 100 taka menjadi 115 taka per liter. Sementara harga bensin naik 16 persen, dari 116 taka menjadi 135 taka per liter.
Menteri Energi Bangladesh Iqbal Hasan Mahmud mengatakan kenaikan harga tersebut tidak bisa dihindari. “Seluruh dunia telah menyesuaikan harga, bahkan Amerika Serikat,” katanya.
Pemerintah juga memerintahkan depot bahan bakar untuk meningkatkan distribusi ke SPBU dengan harga baru, namun sejauh ini hasilnya belum signifikan.
