Demo Ojol 17 September: Ribuan Driver Akan Mogok Massal, Layangkan 7 Tuntutan di DPR

mogok massal, ojol, demo ojol, ojol demo, 17 September, Demo Ojol 17 September: Ribuan Driver Akan Mogok Massal, Layangkan 7 Tuntutan di DPR

Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Garda Indonesia akan menggelar aksi besar pada Rabu (17/9/2025).

Aksi tersebut diwujudkan dalam bentuk mogok massal dengan menonaktifkan aplikasi secara serentak, sekaligus turun ke jalan melakukan unjuk rasa di Jakarta. Titik utama demo dipusatkan di depan DPR RI, Kementerian Perhubungan, hingga Istana Negara.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya bersiap mencari moda transportasi lain karena layanan ojol diperkirakan tidak beroperasi untuk sementara waktu.

"Garda mengimbau warga Jakarta memilih transportasi alternatif pada 17 September 2025 karena sebagian besar ojol akan mematikan aplikasi sebagai bentuk solidaritas aksi ke DPR, Kemenhub, dan Istana," ujar Igun, Selasa (16/9/2025).

Igun menjelaskan, aksi yang dinamai 179 Ojol ini akan diikuti ribuan pengemudi dari berbagai daerah di Indonesia. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 2.000 hingga 5.000 orang.

Tujuh Tuntutan Ojol

Dalam aksinya, para pengemudi akan membawa tujuh tuntutan utama, yaitu:

  1. Mendorong RUU Transportasi Online agar masuk dalam Prolegnas 2025–2026.
  2. Menetapkan potongan aplikator maksimal 10 persen sebagai harga mati.
  3. Menyusun regulasi tarif pengiriman barang dan makanan.
  4. Melakukan audit investigatif terhadap potongan 5 persen yang selama ini dipungut aplikator.
  5. Menghapus sistem Aceng, slot, multi order, member berbayar, dan model serupa.
  6. Mendesak pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.
  7. Menuntut Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.

Kritik ke Menteri Perhubungan

Igun menegaskan, desakan pencopotan Menteri Perhubungan didasari anggapan bahwa kebijakan yang ada lebih berpihak pada perusahaan aplikasi transportasi online dibandingkan para mitra pengemudi.

"Menteri Perhubungan lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online, bahkan perusahaan-perusahaan transportasi online berhasil membuat Menteri Perhubungan menjadi juru bicara para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek online," kata Igun.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.

Post Related