Prabowo Minta Kasus Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Diusut Tuntas ke Aktor Intelektualnya

Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, merupakan tindakan terorisme.

"Ini terorisme, ya kan? tindakan biadab. Harus kita kejar, harus kita usut," kata Prabowo sebagaimana dikutip dari video diskusinya bersama jurnalis dan pengamat, Kamis, 19 Maret 2026.

Presiden Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Presiden Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto

Karenanya, Prabowo mendorong kasus itu segera diusut tuntas hingga ke aktor intelektualnya, dan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata. Dia menegaskan, penegakan hukum harus menelusuri pihak yang menyuruh dan mendanai aksi tersebut. "Siapa yang nyuruh, siapa yang bayar," ujarnya.

Perihal adanya kemungkinan keterlibatan aparat negara, Prabowo menegaskan tidak akan memberikan perlindungan bagi pelaku, termasuk jika berasal dari institusi resmi.

"Ya jelas dong, saya menjamin. Tapi sebaliknya, kalau ini provokator yang bukan dari pemerintah, bukan dari aparat, jelas harus kita usut," kata Presiden.

Selain itu, Prabowo juga menjamin bahwa pemerintah tidak akan menoleransi tindakan kekerasan semacam itu. Dia juga kembali menekankan bahwa kasus ini harus diusut sampai ke aktor-aktor utamanya.

Mengenai sampai kapan batas waktu pengusutan, Prabowo menyerahkan proses hukum kepada pihak aparat penegak hukum. Selain Polri, Prabowo juga menekankan agar aparat penegak hukum lainnya juga bekerja secara profesional.

"Saya ini orang realistis dan adil. Dari segi kapasitas, kita biarkanlah mereka bekerja. Tapi tidak hanya Polri, banyak lembaga lain juga harus bekerja," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Mengenai kemungkinan pembentukan tim independen untuk mengusut kasus tersebut, Prabowo mengaku terbuka dengan hal itu asalkan tim independen yang bekerja nantinya benar-benar bisa bersifat netral.

"Kita bisa pertimbangkan. Asal independen ya, jangan semua LSM-LSM yang sudah apriori benci dengan pemerintah yang dapat uang dari luar negeri," ujarnya.