Darurat Komunikasi Pemerintahan Prabowo
(Artikel opini ini ditulis oleh Tajus Syarofi, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina Jakarta)
Pemandangan yang menarik tersaji di lini masa media sosial beberapa hari ini. Publik disajikan drama “adu data” antara Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Kegaduhan ini terkait anggaran kapal yang dianggap “sudah cair” oleh Menkeu namun “belum ada“ menurut Menteri KKP (10/2/26). Ini bukan sekadar urusan teknis birokrasi, melainkan potret retaknya orkestrasi komunikasi pemerintahan Prabowo Subianto.
Secara teoritis, komunikasi pemerintah seharusnya menganut prinsip single voice policy –satu suara untuk membangun kepastian. Namun apa yang dilakukan keduanya merupakan insiden yang menunjukkan adanya hambatan dalam koordinasi dan penyampaian pesan di level elit. Terjadinya “saling sikat” menunjukkan adanya pergeseran budaya komunikasi politik yang tidak elok dan cukup berbahaya.
Alih-alih menyelesaikan selisih data di meja rapat koordinasi, para pejabat elit justru memilih jalur digital untuk membela diri secara instan di depan netizen (blame shifting). Meskipun terasa cepat dan transparan, metode komunikasi “bypass” ini secara langsung menunjukkan kegagalan komunikasi pemerintahan dan koordinasi antar kabinet.
Tamparan Keras Sistem Birokrasi
Tindakan Menteri KKP yang meminta Menkeu “mengecek anak buahnya” merupakan tamparan keras sistem birokrasi dan etika publik. Fenomena ini mengalami pergeseran makna dari transparansi birokrasi ke ego sektoral yang kuat dan kaku. Jika Menkeu bicara tanpa data valid di depan forum Kadin itu adalah kecerobohan fatal, maka jika menteri KKP lebih memilih “memukul” koleganya di ruang publik dari pada duduk bersama, itu adalah tindakan yang destruktif –tindakan yang merusak tatanan.
Insiden ini merupakan asimetri informasi dan kegagalan pemerintah dalam menyampaikan pesan penting kepada publik. Pertama, dalam teori Govermental Public Relation salah satu pilar komunikasi pemerintahan harus dipandang sebagai entitas tunggal yang koheren –kebijakan satu suara. Teori ini menuntut agar perbedaan data antar kementerian harus diselesaikan di ruang internal public relation sebelum dilempar ke external public Relatioin.
Karena perbedaan data akan menciptakan persepsi bahwa pemerintah “amatir’ dalam mengelola administrasi Negara. Sementara pemerintah harus bertindak sebagai sumber informasi yang akurat bagi masyarakat luas (James E. Grunig, 1984). Jika tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan akan turun drastis.
Kedua, komunikasi antara Menkeu dan menteri KKP mengalami apa yang disebut dengan disfungsi Inter-Organizational Communication, yaitu kegagalan fungsi dan noise dalam pertukaran pesan, data, dan informasi. Perbedaan data antara keduanya merupakan hambatan komunikasi horizontal.
Menkeu bertindak sebagai pengirim pesan tanpa melakukan verifikasi teknis kepada KKP sebagai subjek matter expect, sebaliknya KKP bertindak sebagai receiver yang reaktif. Dalam teori ini, seharusnya ada tim penghubung yang memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Menkeu tidak membentur fakta teknis di KKP.
Ketiga, kesalahan pemilihan saluran informasi “Channel mismanagement”. Teori Govermental Public Relation menekankan pentingnya pemilihan kanal yang sesuai dengan karakteristik pesan yang disampaikan. Penggunaan media sosial Instagram untuk membela diri, justru menambah konflik kedua lembaga dan menjadi konsumsi “drama” bagi netizen dan akan menurukan wibawa institusi.
Secara teoritis, jika tujuannya adalah meluruskan pesan yang disampaikan Menkeu saluran yang tepat bagi KKP adalah adalah official press release atau joint managemen: pernyataan resmi yang diperlukan suatu institusi untuk memberikan informasi kepada media massa terkait isu tertentu. Karena platform digital seperti Instagram, TikTok, merupakan saluran yang bersifat direct-to-consumer yang berbasis pada persepsi netizen.
Keempat, kegagalan dalam manajemen isu. KKP dan Menkeu telah gagal mendeteksi aspirasi masyarakat khsusnya pengusaha galangan kapal sebagai isu strategis. Artinya, sejak awal KKP kurang memberikan informasi dan sosialisasi terkait dengan mekanisme pinjaman Inggris (UK Leon), sehingga Menkeu tidak mengeluarkan asumsi yang salah di ruang publik.
Disiplin Komunikasi Pemerintahan
Kegaduhan antar lembaga pemerintah di ruang digital bukan sekedar “gimik politik”, ia merupakan studi kasus yang mahal bagi manajemen dan administrasi Negara. Pernyataan pejabat publik harus berbasis data valid dan sudah diverifikasi lintas sektoral –bukan ego sektoral. Menkeu mungkin benar secara administrasi –dana yang dialokasikan, dan KKP benar secara teknis di lapangan. Kendati demikian, tanpa sinkronisasi data keduanya, kebenaran yang parsial hanya akan menjadi kebohongan substansial di depan publik –karena data adalah panglima komunikasi.
Bagi publik, kekompakan antara kedua lembaga tersebut adalah indikator kesiapan Negara dalam menjalankan produk kebijakan masing-masing. Perdebatan “liar” justru menurunkan kepercayaan publik –terutama investor Inggris yang menjadi mitra proyek ini akan merasa ragu terhadap kepastian hukum dan tata kelola administrasi Negara jika menteri utamanya saja tidak disiplin dalam penyiapan data dan pola komunikasi.
Komunkasi pemerintahan yang efektif tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus integratif dan satu suara. Terlebih di era digital saat ini, setiap pernyataan dan argumen yang mereka unggah akan dianggap sebagai kebijakan oleh netizen. Dan setiap perseteruan yang mereka pamerkan di ruang publik, adalah kerugaian bagi wibawa Negara.
Sebagai catatan akhir, Timothy J. Coombs (2007) dalam Situational Crisis Comunation Theory menekankan bahwa organisasi harus memilih strategi repson yang tepat berdasarkan tingkat tanggung jawab yang diberikan publik kepada mereka. Perseteruan dua menteri tersebut merupakan bentuk krisis komunikasi yang berdampak luas, sehingga harus ada langkah manajemen krisis yang cepat dan tepat dalam menyelesaikan perseturuan ini.
Selain membentuk narasi tunggal dan tabulasi data internal, manajemen krisis juga memberikan solusi jitu dengan menggunakan strategi damage control –kendali kerusakan. Pemerintah perlu dengan cepat mengalihkan isu krisis ini menjadi sesuatu yang lebih produktif. Dengan menunjukkan progress nyata dari proyek galangan tersebut, pemerintah mengubah narasi perdebatan anggaran menjadi percakapan urgensi dan manfaat proyek ini bagi masyarakat luas.
Tanpa manajemen krisis yang baik, peseturuan ini akan dianggap oleh publik sebagai bukti bobroknya dapur kabinet dalam mengelola administrasi Negara. Namun jika dikelola dengan cepat dan tepat melalui singkronisasi data dan komunikasi satu pintu, krisis ini justru akan menjadi momentum perbaikan sistem komunikasi pemerintahan yang berbasis pada data dan singkronisasi anggaran di masa depan.
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.
