Pakar IPB Sebut MBG Saja Tak Cukup, Perlu Diiringi Lapangan Kerja

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah dinilai memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). 

Namun, kebijakan tersebut disebut tidak bisa berdiri sendiri tanpa strategi penciptaan lapangan kerja.

Pakar kebijakan publik IPB University, Assoc Prof Muhammad Findi, menilai bahwa penciptaan lapangan kerja tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

“Secara politis MBG merupakan program yang wajar dijalankan sebagai bentuk realisasi agenda pemerintahan sekaligus upaya membangun kepercayaan publik," ujar Findi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (10/2/2026).

Akses dan Biaya Pendidikan Kunci untuk SDM Unggul

Findi mengatakan, dari sisi ekonomi dan sosial, program ini berpotensi meningkatkan kualitas kesehatan pelajar, baik fisik maupun mental. 

Perbaikan gizi dapat menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih produktif dan berdaya saing.

"Program MBG merupakan langkah strategis dalam menyiapkan SDM unggul yang kelak berkontribusi pada pembangunan nasional," kata Findi.

Namun demikian, peningkatan kualitas SDM, kata Findi, tidak cukup hanya melalui asupan gizi. 

Ia menekankan pentingnya akses pendidikan yang lebih luas dan biaya yang terjangkau untuk mendukung SDM unggul.

“Peningkatan mutu SDM harus dibarengi kemudahan akses pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, agar masyarakat dapat berkembang secara optimal,” tambahnya.

Anggaran MBG Harus Diawasi Secara Ketat

Ia juga menyoroti besarnya anggaran MBG yang mencapai Rp 171 triliun pada 2025 dengan target 82,9 juta penerima manfaat. Anggaran MBG kemudian meningkat menjadi Rp 335 triliun pada 2026. 

Anggaran jumbo tersebut, menurut Findi, harus disertai pengawasan ketat supaya implementasi program ini berjalan efektif, terutama dalam menjamin standar keamanan pangan.

“Kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di beberapa daerah menunjukkan perlunya evaluasi serius dalam sistem distribusi dan penyimpanan MBG,” imbuh Findi.

MBG Belum Kurangi Pengangguran 

Findi mengakui program MBG berpotensi membuka peluang kerja, terutama di sektor produksi dan distribusi makanan. 

Meski begitu, dampak program tersebut terhadap penurunan pengangguran belum signifikan.

Data 2025 menunjukkan tingkat pengangguran masih berada di angka 4,85 persen atau sekitar 7,46 juta orang. 

Karena itu, MBG dinilai bukan satu-satunya solusi untuk menekan angka pengangguran.

“Pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih komprehensif dengan mempercepat penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor strategis lainnya, seperti industri manufaktur, agroindustri, serta berbagai sektor jasa, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perbankan syariah,” kata dia menyarankan.

Selain mendorong sektor strategis, percepatan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) di pusat dan daerah juga dapat menjadi alternatif kebijakan.

Findi menegaskan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pemenuhan gizi masyarakat dan penyediaan lapangan kerja berkelanjutan. 

“Kemampuan masyarakat untuk hidup mandiri melalui pekerjaan tetap merupakan kebutuhan mendasar. Jika pengangguran meningkat, risiko kemiskinan dan instabilitas sosial juga akan semakin besar,” jelasnya.

“Pemenuhan gizi dan peningkatan mutu pendidikan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa,” pungkasnya.

Menteri PPN Sebut MBG Lebih Penting

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, sempat menyebut bahwa MBG lebih mendesak ketimbang pembukaan lapangan kerja.

Sebabnya, MBG secara urgensi lebih tinggi dibandingkan penciptaan lapangan kerja meski keduanya sama-sama penting.

"Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja," ujar Rachmat, dikutip dari , Kamis (29/1/2026).

Rachmat Pambudy menekankan persoalan yang dihadapi saat ini bukan soal pilihan antara satu dengan yang lain, melainkan soal skala kebutuhan yang paling mendesak untuk ditangani terlebih dahulu.

Ia menilai narasi yang mempertentangkan MBG dengan penciptaan lapangan kerja tidak sepenuhnya tepat.

Selain itu, MBG juga diperlukan untuk memastikan masyarakat berada dalam kondisi yang cukup kuat secara fisik dan sosial untuk bisa memanfaatkan kesempatan kerja tersebut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang