TNI AD Siapkan Penugasan Board of Peace, Segini Jumlah Personel yang Diterjunkan ke Gaza
Markas Besar TNI Angkatan Darat (TNI AD) mulai menyiapkan personel untuk rencana pengiriman pasukan Board of Peace di wilayah konflik, seperti Gaza. Meskipun lokasi dan waktu pengiriman pasukan masih belum dipastikan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Maruli mengatakan saat ini proses koordinasi terkait penugasan pasukan perdamaian tersebut masih terus berjalan. Sementara penentuan kebutuhan personel akan ditetapkan setelah adanya arahan resmi dari pihak yang mengkoordinasikan misi di Gaza, kemudian diteruskan kepada Mabes TNI dan Mabes AD.
"Jadi, kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI, lalu nanti ke Mabes AD, membutuhkan personel yang berkarakter apa, nanti kami siapkan," kata Maruli.
Meski lokasi penugasan belum dipastikan, Maruli memastikan persiapan awal di internal TNI AD mulai dilakukan. Para personel yang disiapkan difokuskan pada karakter pasukan perdamaian, termasuk unsur kesehatan.
Terkait lokasi penugasan, Maruli menekankan bahwa keputusan pengiriman pasukan ke Gaza atau Lebanon bukan berada di tangan TNI AD. "Lebih baik bertanya ke Mabes TNI. Kalau kami hanya penyiapan pasukan saja," katanya.
Maruli juga menambahkan bahwa jumlah personel yang disiapkan masih bersifat estimasi dan belum final. Kekuatan pasukan yang disiapkan bisa mencapai satu brigade.
"Bisa satu brigade, 5.000 sampai 8.000 (personel) mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi, belum ada kepastian angka sampai sekarang," ujar Maruli. Ia juga menambahkan belum dapat memastikan kapan pengiriman pasukan akan dilakukan.
Board of Peace Amanat UUD 1945
Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis, 22 Januari 2026, di Davos, Swiss. Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP) sebagai badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik. Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025).
Resolusi tersebut juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Dalam mandat utamanya, Board of Peace bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza. Selain itu, BoP diarahkan untuk memulihkan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.
Keanggotaan BoP terdiri atas negara-negara yang diundang langsung oleh Chairman dengan representasi di tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution), dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Melalui forum ini, Indonesia akan secara aktif menyuarakan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina. Kehadiran Indonesia juga diharapkan dapat menjadi penyeimbang moral dan politik agar proses rekonstruksi berjalan sesuai hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.
