Antisipasi El Nino Godzilla dan Krisis Sampah, KDM Pimpin Rakor Bersama TNI dan BMKG di Mabes AD
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin Rakor Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di Wilayah Jabar Tahun 2026.
Rakor berlangsung di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), Kamis (4/6/2026). Hadir KASAD Jendral TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani untuk memberikan informasi terkini kepada peserta rakor.
Bupati dan wali kota di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat hadir mengikuti rakor secara langsung. Sementara itu, rakor juga diikuti para Dandim di wilayah Jawa Barat melalui video conference.
KDM, sapaan akrab gubernur, mengatakan rakor membahas dua agenda penting yang dalam waktu dekat akan dihadapi masyarakat di Jawa Barat.
Pertama, ancaman penumpukan sampah karena kapasitas TPA Sarimukti maksimal hanya akan mampu menampung sampah dalam waktu enam bulan lagi.
Kedua, musim kemarau pada tahun ini akan cukup panjang karena munculnya El Nino. Jawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang akan terdampak oleh fenomena El Nino ekstrem atau El Nino Godzilla.
"Kita harus antisipasi dampak kemarau panjang ini, kekeringan bahkan kebakaran. Informasi dari BMKG, puncak kemarau di Jabar akan terjadi Agustus dan September. Saya meminta masukan dan informasi dari bupati wali kota, memetakan penanganan masalah," ujar KDM.
KDM menegaskan langkah antisipasi harus sudah dilakukan secepatnya tanpa menunggu bencana muncul terlebih dahulu. Oleh karena itu, ia mengajak TNI dan juga masyarakat lainnya yang peduli untuk bersama-sama mengantisipasi kemarau panjang dan permasalahan sampah.
Langkah yang harus dilakukan secepatnya yaitu mendata wilayah yang selalu kesulitan air saat kemarau agar kebutuhan harian dan pertanian terpenuhi.
"Siapkan mobilisasi air dari sumber air menggunakan mobil tangki. Ini perlu dukungan dan kerja sama dengan TNI dan pengusaha air kemasan. Percepat pembangunan jaringan air bersih dan siapkan toren penampung air di setiap desa langganan kekeringan, harus sudah dimulai agar tidak ada rebutan air," tambahnya.
Sementara terkait penanganan sampah, gubernur mendukung rencana TNI untuk membangun pengolahan sampah berbasis waste to fuel. Melalui metode pirolisis, sampah plastik akan diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM).
"Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat terancam tidak dapat membuang sampah ke Sarimukti yang bakal penuh enam bulan ke depan. Sehingga perlu berbagai upaya pengurangan pembuangan sampah dan pengurangan sampah eksisting yang menumpuk di TPA. Salah satunya melalui teknologi yang dipakai TNI," ujar gubernur.
Upaya yang sama juga perlu dilakukan untuk wilayah Cirebon Raya, Bogor Raya, dan Tasikmalaya. Upaya jangka pendek dilakukan dengan menyosialisasikan pengurangan sampah sejak dari rumah tangga, sedangkan jangka panjang melalui pemanfaatan teknologi seperti waste to energy dan waste to fuel.
"Provinsi fokus di tiga hal pada APBD perubahan yakni jalan desa, PJU desa, dan air bersih serta pengelolaan sampah," tuturnya.
Jendral Maruli mengaku terkesan dengan gerak cepat KDM yang sudah melihat potensi masalah besar akibat persoalan sampah dan kemarau panjang.
"Gubernur yang paling serius melakukan mitigasi masalah sampah dan ancaman kemarau. Kami laporkan jika TNI sudah membangun sedikitnya 500 titik distribusi air bersih, namun memang belum terdata dengan baik. Kami akan segera lakukan pendataan untuk antisipasi kemarau khususnya di Jabar," ujarnya.
Keterlibatan TNI dalam penanganan sampah tampak dari pembangunan waste to fuel di beberapa lokasi di Jawa Barat, seperti di TPA Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Galuga Bogor, serta TPA Sarimukti KBB.
Menurutnya, waste to fuel di Sarimukti siap mengolah sampah saat ini sebanyak 10 juta ton atau hampir separuh dari kapasitas yang ada saat ini sebanyak 25 juta ton.
Pengolahan dengan insinerator bersuhu di atas 800 derajat Celsius juga sudah mulai beroperasi di Ciwastra, Kota Bandung, pada Mei lalu. Insinerator tersebut memiliki kapasitas pembakaran sebesar 800 ton per hari.
"Mau di Bogor, Tasik, Bandung, Karawang kita siap bangun waste to fuel. Tinggal kesiapan lahannya, pembangunan perlu waktu sekitar satu tahun," tuturnya.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani membenarkan kemarau panjang yang bakal terjadi di Jawa Barat. Bahkan, musim kemarau sudah mulai terjadi di wilayah pesisir pantai utara Jawa Barat.
"Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang dan lebih kering karena fenomena El Nino. Bulan Juni ini di Pantura sudah terasa, dan bulan Juli hingga Oktober akan merata di Jabar, dimana puncaknya di bulan Agustus dan September," jelasnya.
Menurutnya, secara umum musim kemarau di Jawa Barat akan berlangsung selama tiga hingga tujuh bulan sehingga diperlukan antisipasi terhadap kemungkinan bencana kekeringan.
