Airlangga Beberkan Misi Ratu Belanda Soal Kesehatan Finansial Bagi Masyarakat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, bertemu dengan Ratu Belanda, Maxima, di Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Kunjungan Maxima ke Indonesia itu yakni dalam kapasitasnya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA), guna membahas perihal pentingnya aspek financial health alias kesehatan finansial.
Airlangga menjelaskan, wacana soal financial health atau kesehatan keuangan masyarakat yang diusung Maxima dalam kunjungannya kali ini, merupakan kelanjutan dari upaya pengembangan inklusi keuangan yang sebelumnya juga diusung oleh PBB.
Karenanya, Airlangga menjelaskan bahwa Maxima juga berpesan kepada pemerintah Indonesia, untuk terus berupaya memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya perencanaan keuangan yang sehat ke depannya.
"Jadi skemanya itu pertama adalah inklusi (keuangan) dulu. Lalu yang kedua adalah soal literasi pengetahuan tentang perbankan," kata Airlangga di Gedung A.A. Maramis, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 27 November 2025.
Ratu Belanda, Maxima
"Kemudian yang ketiga yaitu mengenai saving yang menjadi produk perbankan, baru kemudian adalah soal financial health," ujarnya.
Dengan skema tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa Maxima berupaya untuk mengingatkan pentingnya edukasi ke masyarakat, soal bagaimana perencanaan keuangan itu harus dibangun secara sehat.
Apalagi di zaman keterbukaan finansial dan inklusi keuangan saat ini, dimana masyarakat bisa dengan mudahnya mengakses berbagai program pinjaman, maka mereka juga harus diingatkan dan diedukasi soal program-program terkait penyaluran pinjaman yang memiliki risiko besar.
"Maka pemerintah pun menjadi penting untuk memonitor hal tersebut, sehingga kami juga akan mendorong masalah financial health ini untuk diedukasi kepada masyarakat," kata Airlangga.
Selain itu, lanjut Airlangga, pemerintah juga akan menambah penugasan kepada Dewan Inklusi Keuangan Nasional, supaya tidak hanya berfokus pada masalah inklusi keuangan semata. Melainkan juga agar bagaimana kondisi keuangan masyarakat ke depannya bisa semakin sehat secara finansial.
"Misalnya, supaya jangan sampai 50 persen penghasilannya digunakan untuk (membayar) pinjaman. Sehingga hal itu tentunya akan memberatkan masa depan keuangan mereka," ujarnya.
