Strategi Multi-aligment Prabowo Dinilai Tepat Perjuangkan Palestina
Dalam perjuangan memerdekakan Palestina dan mengakhiri konflik Gaza, Presiden Prabowo Subianto mengutamakan mengejar tujuan strategis yang diamanatkan oleh Konstitusi UUD RI 1945.
Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti mengatakan dalam Pembukaan UUD 1945 menegaskan, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
“Menurut kami, dalam upaya mewujudkan tujuan strategis tersebut, Presiden Prabowo memilih menjalankan kebijakan multi-aligment sebagai adapatasi dari prinsip bebas aktif yang diatur di dalam UU Nomor 37 tahun 1999,” kata Haris melalui keterangan tertulis pada Jumat, 6 Februari 2026.
Kata dia, penjelasan UU Nomor 37/1999 tersebut menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan berpihak pada nilai-nilai yang diamanatkan oleh konstitusi.
Aktivis 98 UGM Yogyakarta ini menilai strategi multi-aligment yang merupakan adaptasi dari prinsip gerakan non-aligment (non-blok), menempatkan Indonesia secara dinamis dan fleksibel menjalin hubungan dan keselarasan (alignment) dengan berbagai kekuatan serta kepentingan global yang terkadang berbeda atau berbenturan satu dengan yang lainnya.
Haris menjelaskan situasi geopolitik multipolar saat ini berbeda dengan era perang dingin, ketika itu geopolitik membentuk situasi bipolar. Dunia dihadapkan pada dua pilihan, menjadi bagian dari blok barat pengusung kapitalisme liberalisme atau blok timur pengusung komunisme diktator ploritariat.
“Ketika itu kita memilih strategi non-aligment (non-blok) untuk tidak mengikat diri dalam satu dari dua blok yang sedang bersaing. Strategi non aligment (non blok) di era perang dingin menempatkan kita lebih leluasa dalam membangun kerjasama untuk memerdekakan negara terjajah, seperti Palestina,” jelas dia.
Setelah runtuhnya Uni Soviet dan menyatunya Jerman Barat dengan Jerman Timur, lanjut dia, situasi geopolitik berubah dari bepolar menjadi unipolar. Dunia hanya mengenal matahari tunggal, yaitu Amerika Serikat dan sekutu, tidak ada matahari ganda.
Oleh karena itu, kata Haris, adaptasi prinsip non-aligment ke dalam strategi multi-aligment pada dasarnya kita membebaskan diri kita dari kendala ideologis warisan perang dingin dan hambatan teologis yang memisahkan satu bangsa dengan bangsa yang lain.
“Terkadang halusinasi situasi perang dinging menciptakan sekat atau perangkap yang membatasi ruang gerak dalam hubungan luar negeri,” imbuhnya.
Ia menambahkann jika diperhatikan dalam upaya melindungi kepentingan nasional dan memerdekakan bangsa Palestina, Presiden Prabowo menjalankan srategi multi-aligment membangun kesepakatan dengan BRICS yang merupakan persekutuan negara-negara yang menjadi pesaing Amerika Serikat.
“Tapi pada saat yang sama, Presiden Prabowo juga menandatangani kesepakatan menjadi bagian dari Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump,” tuturnya.
Menurut kajian 98 Resolution Network, kata dia, strategi multi-aligment yang dijalankan Presiden Prabowo sangat tepat untuk menjawab situasi geopolitik multipolar.
Ia berharap situasi multipolar menciptakan keseimbangan dan stabilitas, tapi kenyataannya justru melahirkan polarisasi dan fragmentasi geopolitik yang sangat tajam.
“Kita semua menyaksikan keadaan dunia saat ini terjebak di dalam persaingan dan polarisasi antara sejumlah negara-negara adidaya militer dan ekonomi (USA, China, Rusia, Uni Eropa). Oleh karena itu, jawaban terhadap situasi multi-polar adalah multi-aligment,” ucap Haris.
Haris menekankan bahwa persaingan tersebut telah menciptakan risiko ketidakpastian yang dapat berdampak pada kepentingan dan keamanan nasional masing masing negara. Oleh karena itu, jika dilihat penggerak utama kebijakan luar negeri setiap negara saat ini ditujukan untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasional setiap negara.
“Dalam konteks perjuangan memerdekakan bangsa Palestina dan mengakhiri konflik di Gaza, Presiden Prabowo tidak menyandarkan diri semata pada Board Of Peace. Indonesia dengan strategi multi-aligment bisa berjuang bersama Perancis dan negara-negara Eropa yang konsisten memerdekakan bangsa Palestina,” katanya lagi.
Haris menambahkan Presiden Prabowo menawarkan kerangka kerja two state solution atau solusi dua negara, dengan menjalankan prinsip koeksistensi damai, yaitu hidup berdampingan secara aman, damai dan bebas dari rasa takut antar dua negara, Palestina dan Israel.
Menurut dia, Presiden Prabowo menawarkan two state solution dengan koeksistensi damai adalah pilihan rasional dalam memperjuangkan negara Palestina merdeka dan mengkhiri konflik di Gaza.
“Two state solution dan koeksistensi damai mensyaratkan dua negara dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati kedaulatan, perbedaan prinsip dan keyakinan masing-masing pihak,” pungkasnya.
