MUI Sebut Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Tak Bawa Pengaruh

Presiden RI Prabowo Subianto
Presiden RI Prabowo Subianto

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto berjanji akan keluar dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian jika tidak sejalan dan membawa pengaruh.

Janji tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan pimpinan ormas Islam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Februari 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Awalnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, Cholil Nafis dalam pertemuan itu menyampaikan pandangan bahwa pihaknya skeptis dengan Board of Peace.

Sebab, sampai saat ini Israel masih menyerang Palestina meskipun sudah ada kesepakatan gencatan senjata.

"Saya yang menyampaikan langsung, kami skeptis karena apa? Karena Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui negara Palestina. Yang kedua, serangan itu masih ada," kata Cholil kepada wartawan.

Cholil juga mewanti-wanti Prabowo agar tidak mengirimkan pasukan untuk melawan Hamas dan rakyat Palestina.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut memberikan respons. Prabowo, kata Cholil, siap keluar dari keanggotaan Board of Peace jika tak membawa perubahan bagi Palestina.

"Iya, beliau merespons yang saya sampaikan. Merespons saya bilang, jangan sampai kita melegitimasi terhadap penjajahan itu dan kita hanyalah menjadi pelengkap," kata Cholil.

"Kata Pak Presiden, ketika itu kebijakan kemudian ada langkah yang tidak sesuai, kami akan abstain dan absen. Abstain dan absen. Kemudian ketika memang itu tidak cocok dan tidak bisa melakukan apa-apa, beliau siap keluar dari BOP itu," sambungnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Meski begitu, Cholil menegaskan pihaknya tak menutup mata. MUI, katabeia akan melihat sejauh mana masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace ini bisa memberikan pengaruh.

"Ya kita minta mundur kalau tidak berpengaruh. Kalau bisa berpengaruh kita lihat dulu beberapa waktu ke depan, apakah memang ada perubahan dari masuknya Indonesia. Ketika memang tidak bisa melakukan perubahan, Pak Presiden sudah janji mau keluar. Jadi ketika kegiatan itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, dan jika tidak berpengaruh maka akan keluar," pungkas Cholil.