Prabowo Turun Tangan Soroti IHSG Anjlok, Airlangga Ungkap Instruksinya

 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo telah menyoroti dinamika yang terjadi pada IHSG yang anjlok dalam beberapa hari terakhir.

Bahkan, Presiden diakuinya telah memberikan sejumlah arahan, guna menangani hal tersebut, dimana fokusnya yakni terkait transformasi struktural BEI.

"Bapak presiden sudah memonitor terkait perkembangan pasar modal akibat dari apa yang dilakukan oleh MSCI dan juga dilakukan oleh lembaga rating seperti UBS dan Goldman Sachs," kata Airlangga di kantor pusat Danantara, Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026.

Airlangga menyebut bahwa arahan Presiden Prabowo itu antara lain seperti upaya percepatan proses demutualisasi, menaikkan aturan free float menjadi 15 persen, hingga meningkatkan limit dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8 perse ke 20 persen.

Dia menjabarkan, arahan pertama dari Prabowo adalah mendorong percepatan demutualisasi BEI mulai tahun ini, demi mengurangi benturan kepentingan di BEI antara pengurus bursa dengan anggota bursa sekaligus mencegah pasar praktek pasar yang tidak sehat. Langkah demutualisasi bursa ini diharapkan akan membuka ruang investasi, termasuk dari Danantara dan agency lainnya.

"Tahapannya sudah masuk dalam UU P2SK, dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahap berikutnya," ujarnya.

Arahan kedua dari Prabowo yakni soal perbaikan dan penguatan tata kelola serta keterbukaan publik, guna memberikan jaminan kepada investor. Dengan target pada bulan Maret 2026 mendatang, BI dan OJK diharapkan bisa segera menerbitkan aturan peningkatkan free float menjadi 15 persen.

Sehingga nantinya, apabila free float telah dinaikkan menjadi 15 persen, maka pasar modal Indonesia diyakini akan bisa setara dengan beberapa negara lain bahkan lebih tinggi dari Singapura, Filipina, atau Inggris yang masih di angka 10 persen.

"Bursa efek Indonesia free float-nya kemarin terlalu rendah jika dibandingkan dengan Malaysia yang 25 persen, Hongkong 25 persen, dan Jepang 25 persen," kata Airlangga.

Kemudian arahan ketiga dari Prabowo, lanjut Airlangga, pemerintah akan menaikkan limit investasi dana pensiun dan asuransi dari 8 persen menjadi 20 persen. Hal ini terkait dengan regulasi baru, yang sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD.

"Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi standar-standar tersebut, agar kita bisa mempertahankan di standar emerging market. Tentunya kita berharap pasar modal kita lebih kuat, adil, kompetitif dan transparan, karena ini signal kepada global market," ujarnya.