Keponakan Prabowo Usung 5 Strategi Gerak dalam Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI
Wakil Menteri Keuangan sekaligus keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI, sebagai salah satu syarat untuk menjadi Deputi Gubernur BI. Di hadapan Komisi XI DPR, Thomas pun mengusung lima strategi sistematik yang ditawarkannya sebagai strategi Gerak.
Kelima strategi tersebut pertama yakni governance atau tata kelola kebijakan yang kuat dan kredibel. Kedua, efektivitas kebijakan. Ketiga, resiliensi sistem keuangan. Keempat, akselerasi sinergi fiskal, moneter, dan sektor keuangan, dan kelima yakni keberlanjutan transformasi keuangan.
"Saya mencetuskan suatu konsep tematik, dimana ada semacam lima strategi sistematik yang saya ingin cetuskan dan saya namakan ini sebagai strategi Gerak," kata Thomas dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono (dok: Kemenkeu)
Dengan lima strategi ini, Thomas meyakini bahwa hal itu akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan membuat kebijakan moneter dan sistem keuangan lebih adaptif dan lincah.
Dia pun menegaskan bahwa tata kelola kebijakan yang baik merupakan salah satu aspek dan fondasi yang sangat penting, mengingat bahwa sebenarnya Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan yang kuat.
Hal itu diakui Thomas telah tercermin sejak lama, misalnya dari langkah penguatan independensi BI di tahun 1999 hingga lahirnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada tahun 2023 lalu.
"Intinya, saya merasa bahwa 5 hal ini bisa membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara adaptif dan lincah," ujar Thomas.
Selain itu, hal lain yang juga ditekankannya adalah soal sinergi antarlembaga, yang menjadi suatu hal yang cukup krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya.
Namun, sinergi antarlembaga itu ditegaskan Thomas dengan catatan bahwa independensi BI sebagai bank sentral juga harus tetap menjadi prinsip yang utama.
"Saya juga ingin menekankan bahwa tema-tema tersebut, di dalam ruang lingkup dimana independensi bank sentral tetap dipertahankan. Artinya, BI tetap independen menjalankan kebijakannya, tetap prudent dan terukur dalam koridor mandatnya," kata Thomas.
"Sehingga sinergi dengan stakeholder lain, seperti sinergi dengan fiskal, dengan OJK, dan lembaga keuangan lainnya itu, tidak sampai mengurangi independensi Bank Indonesia," ujarnya.
