Penyelundupan 1.897 Ton Beras di Karimun, Mentan Beberkan Dampak pada Ketahanan Pangan
Penyelundupan beras di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), terungkap dalam sebuah operasi besar oleh Bea Cukai yang melibatkan hampir 1.900 ton beras ilegal.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan bahwa tindakan ini berpotensi merusak swasembada pangan Indonesia yang telah dicapai.
Selain itu, praktik ini juga dinilai mengancam kestabilan pasokan pangan nasional yang vital bagi lebih dari 115 juta petani Indonesia.
Lantas, apa tindakan pemerintah terkait situasi ini?
Tindakan bea cukai terhadap penyelundupan beras
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri mengamankan sekitar 1.897 ton beras yang diduga diselundupkan selama periode Mei hingga November 2025.
Penindakan dilakukan di Kabupaten Karimun sebagai bagian dari pengawasan distribusi komoditas pangan.
Mentan Andi Amran Sulaiman turun langsung ke Kepri untuk meninjau penindakan tersebut.
Ia menegaskan agar proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan dan meminta pengusutan dilakukan hingga jaringan utama.
"Baru kami turun tadi pagi. Tindak tegas, saya bilang. Sudah ada tersangka, tapi saya minta bongkar sampai ke akar-akarnya. Ini mengkhianati bangsa yang kita cintai," kata Amran di Batam, sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (19/1/2026).
Selain beras, aparat juga mengamankan sejumlah komoditas pangan ilegal lainnya.
Barang bukti yang dititipkan di gudang Kanwil DJBC Khusus Kepri meliputi gula, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai kering, hingga kacang tanah.
Ancaman terhadap Swasembada dan Ketahanan Pangan Nasional
Pemerintah menilai penyelundupan beras terjadi di saat kondisi stok nasional berada dalam posisi surplus. Berdasarkan data pemerintah, stok beras nasional tercatat lebih dari tiga juta ton.
Menanggapi temuan sekitar 1.000 ton beras ilegal, Amran menyebut tindakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi pangan nasional saat ini.
"Ini pengkhianat bangsa menurut saya. Masa melakukan hal seperti ini, kita sudah surplus, kita banyak stok, kita banyak, ada tiga juta ton lebih (stok beras nasional), tapi memasukkan 1.000 ton, ini tidak benar," ujar Amran, dikutip dari Antara, Selasa (20/1/2026).
Ia juga menegaskan bahwa capaian swasembada beras telah diumumkan secara resmi oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional.
"Kita sudah swasembada pangan (komoditas beras). Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sudah mengumumkan di tingkat nasional, di Kerawang kemarin, dan di internasional bahwa kita swasembada. Jangan mengganggu swasembada kita," tegasnya.
Menurut pemerintah, praktik penyelundupan pangan berpotensi melemahkan petani Indonesia.
Diketahui, jumlah petani di Indonesia ada sekitar 115 juta orang. Mereka selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Kejanggalan asal beras dan risiko distribusi ilegal
Amran juga menyoroti kejanggalan asal beras yang diamankan aparat. Beras tersebut disebut berasal dari Tanjungpinang, wilayah yang tidak memiliki lahan sawah.
"Yang menarik ini ya, beras ini dari Tanjungpinang. Padahal Tanjungpinang tidak punya sawah. Lalu mau dikirim ke Palembang, sementara Palembang surplus beras 1,1 juta ton," katanya.
Pola distribusi tersebut dinilai tidak masuk akal dan memperkuat dugaan bahwa beras sengaja disamarkan jalur peredarannya.
Pemerintah memastikan proses hukum akan dituntaskan melalui penyidikan Mabes Polri, Satgas terkait, Polda setempat, serta dukungan TNI dan Kejaksaan.
Selain berdampak pada distribusi pangan, penyelundupan juga dinilai berisiko membawa penyakit karena tidak melalui prosedur karantina.
Amran mengingatkan pengalaman masuknya penyakit mulut kuku (PMK) akibat impor ilegal pada masa lalu.
"Pernah dulu terjadi, kalau tidak salah 2020. Apa yang terjadi? Hanya impor daging sedikit, tetapi berpenyakit. Yang terjadi adalah pada 2022-2023 ada penyakit PMK. Padahal sudah 100 tahun tidak terjadi di Indonesia. PMK masuk, penyakit ini masuk, tidak ada yang bisa mencegah," beber Amran.
Ia menegaskan praktik penyelundupan pangan tidak boleh terulang karena hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara ketahanan pangan dan petani Indonesia menanggung risikonya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
