Aceh Dapat Tambahan Cadangan Beras 1,700 Ton untuk Korban Banjir

Pemerintah Provinsi Aceh mendapat tambahan cadangan beras pemerintah sebanyak 1.700 ton untuk disalurkan kepada warga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah kabupaten/kota se-provinsi Aceh.

"Untuk beras, kita juga sudah mendapatkan persetujuan penambahan cadangan beras pemerintah sebanyak 1.700 ton," kata Sekretaris Daerah Pemprov Aceh dan juga Ketua Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh M Nasir di Kota Banda Aceh, Senin, 1 Desember 2025.

Menurut Nasir, dalam rapat koordinasi dan evaluasi harian upaya tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, dia menyampaikan bahwa tambahan cadangan beras itu akan disebar ke daerah-daerah yang terdampak bencana.

Ia mengatakan bahwa saat ini bantuan beras antara lain sudah dikirim ke Aceh Utara (11 ton), Lhokseumawe (10 ton), Bireuen (85 ton), Aceh Singkil (50 ton), dan Simeulue (10 ton).

Dinas Pangan Aceh berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk mempercepat pendistribusian beras kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Nasir mengatakan bahwa pemerintah sedang mengupayakan penyaluran bahan pangan kepada warga terdampak bencana di bagian wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Gayo Lues masih susah dijangkau lewat darat.

Menurut dia, Pemerintah Aceh sudah koordinasi dengan Bulog untuk mengirimkan cadangan beras sebanyak 500 ton ke Aceh Tengah, tetapi masih terkendala transportasi.

"Kita sedang berupaya berkoordinasi dengan pihak yang memiliki transportasi udara seperti Hercules untuk dapat menerbangkan 500 ton ini. Kita masih menunggu kepastian berapa kali penerbangan yang diperlukan," ujar M Nasir.

Percepat Penanganan Darurat Bencana 

Sebelumnya, pemerintah Aceh meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang masih melanda sejumlah wilayah Aceh, baik evakuasi warga terisolir, pembukaan konektivitas, hingga tambahan logistik.

"Kami berharap bantuan cepat dari pemerintah pusat, untuk menghindari memburuknya kondisi warga terdampak, terutama di daerah yang hingga kini masih sulit dijangkau," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir di Banda Aceh, Senin.

Permintaan itu disampaikan Sekda Aceh dalam rapat virtual bersama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta pemerintah daerah Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dalam rapat tersebut M Nasir menegaskan  ada tiga fokus penanganan yang sangat membutuhkan intervensi pusat untuk bencana Aceh.

Pertama, evakuasi warga yang masih terisolasi di beberapa titik, terutama di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. "Kita sangat membutuhkan tambahan perahu karet untuk menjangkau lokasi yang sama sekali tidak dapat diakses," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, penambahan logistik darurat, terutama beras dan kebutuhan pokok lainnya yang bisa segera didistribusikan, karena beberapa wilayah telah melaporkan stok menipis, sementara akses darat masih terputus.

Ketiga, pemerintah pusat diharapkan segera membantu pembukaan konektivitas, mengingat sejumlah jembatan dilaporkan putus total akibat banjir dan longsor.

"Pemerintah Aceh meminta Kementerian PU membangun infrastruktur darurat untuk memastikan jalur mobilisasi bantuan dapat dibuka kembali," katanya.