Kunjungan Prabowo ke IKN: Koreksi Desain dan Target Ibu Kota Politik 2028

Kunjungan Prabowo ke IKN pada pertengahan Januari 2026 menandai arah baru pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Melalui kunjungan itu, Presiden RI memberikan koreksi mengenai pembangunan sebagai ibu kota politik pada 2028. 

Dalam kunjungan perdananya sebagai presiden, Prabowo tidak hanya meninjau progres. Ia juga menyampaikan koreksi langsung terkait desain dan fungsi kawasan inti pemerintahan.

Koreksi tersebut muncul seiring komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN agar mampu menampung fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai target. 

Otorita IKN (OIKN) menilai kehadiran Prabowo menjadi sinyal kuat kelanjutan proyek sekaligus penguat kepastian bagi publik dan investor.

Kunjungan Prabowo ke IKN dan koreksi pembangunan

Presiden Prabowo Subianto mendarat di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin (12/1/2026) petang bersama sejumlah menteri. 

Ia langsung menerima paparan progres pembangunan dari Otorita IKN keesokan harinya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden memberikan catatan penting. 

"Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap, pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi," jelas Prasetyo Hadi, dikutip dari , Selasa (13/1/2026).

Menurut Prasetyo, koreksi itu disampaikan kepada Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum. 

Presiden meminta perbaikan desain dan fungsi IKN agar pembangunan berjalan efektif dan sesuai tujuan jangka panjang.

Dorongan percepatan pembangunan IKN

Selain desain, Prabowo menekankan percepatan pembangunan IKN. 

Prasetyo mengatakan Presiden meminta jajaran terkait terus memperbaiki dan mempercepat proses pembangunan.

"Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan proses pembangunan, ya. Supaya tiga fungsi bisa segera selesai. Sementara begitu," papar Prasetyo.

Meski demikian, pemerintah belum merinci bagian desain dan fungsi IKN yang diminta untuk dikoreksi. 

Arahan Presiden saat ini masih difokuskan pada prinsip percepatan dan kesiapan fungsi utama ibu kota.

Target IKN sebagai ibu kota politik 2028

Otorita IKN menegaskan kembali target menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 setelah kunjungan Prabowo. 

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut kunjungan tersebut sebagai sinyal kuat keberlanjutan proyek.

"Kami mengajak masyarakat dan investor untuk tidak ragu lagi atas kelanjutan dan percepatan pembangunan IKN. Komitmen pemerintah sangat jelas, yakni menuju Ibu Kota Politik pada 2028," kata Basuki dalam keterangan tertulis, dikutip dari Kompas.id, Jumat (16/1/2026).

Menurut Basuki, kehadiran Presiden juga memberi semangat bagi jajaran Otorita IKN. 

Ia menilai kunjungan itu menjadi pesan eksplisit soal stabilitas proyek pembangunan IKN.

Landasan regulasi dan capaian pembangunan

Target IKN 2028 diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. 

Aturan ini mensyaratkan kawasan inti pusat pemerintahan terbangun seluas 800-850 hektar.

Selain itu, gedung perkantoran ditargetkan tersedia minimal 20 persen, sarana dasar 50 persen, serta pemindahan aparatur sipil negara secara bertahap dengan target 1.700-4.100 ASN.

Pembangunan tahap pertama IKN berlangsung pada 2022–2024 dengan fokus pada Istana Presiden, rumah dinas menteri, dan infrastruktur dasar. 

Sejak 2025, pembangunan memasuki tahap kedua dan mulai dibiayai langsung oleh Otorita IKN.

Progres infrastruktur penunjang

Pada tahap kedua, pembangunan difokuskan pada kawasan legislatif dan yudikatif serta jaringan jalan di kawasan inti. 

Salah satu proyek utama adalah Jalan 1B-1C di KIPP yang menghubungkan kawasan pendidikan, pemerintahan, dan perumahan.

"Rata-rata progres pembangunan telah mencapai 99 persen," jelas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar.

Kementerian Pekerjaan Umum juga melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk Jalan Tol Balikpapan-IKN. 

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan komitmen menyelesaikan proyek tersebut.

"Jalan tol kami akan berusaha selesaikan secepat-cepatnya, bendungan, juga jika diperlukan terkait dengan penyediaan air minum dan perpipaan," ujar Dody.

Tol Balikpapan-IKN ditargetkan rampung pada Desember 2026 dan menjadi salah satu kunci konektivitas menuju ibu kota baru. 

Pemerintah menilai percepatan infrastruktur ini penting untuk mendukung target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

Catatan revisi yang diminta Prabowo

Dalam kunjungan perdananya ke IKN, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah arahan korektif kepada Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum. 

Berdasarkan keterangan resmi pemerintah, catatan tersebut mencakup:

• Penyesuaian desain kawasan, agar selaras dengan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan nasional
• Penguatan fungsi ruang pemerintahan, terutama untuk mendukung aktivitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif
• Optimalisasi tata ruang kawasan inti, supaya lebih efisien dan mudah dioperasikan saat mulai digunakan
• Percepatan pembangunan infrastruktur utama, agar target IKN sebagai ibu kota politik 2028 tercapai tepat waktu.

Pemerintah belum merinci detail teknis dari koreksi tersebut. 

Namun, arahan Presiden menegaskan fokus pada kesiapan fungsi dan percepatan, bukan sekadar penyelesaian fisik pembangunan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul "Setelah Kunjungan Presiden, Target Pembangunan IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang