Realisasi Investasi dan Sinyal Awal Arah Ekonomi Prabowo

(Artikel opini ini ditulis oleh Aditya Laksmana Yudha, Jurnalis Ekonomi Senior)

 Realisasi investasi Indonesia sepanjang 2025 yang diumumkan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani pada 15 Januari 2026 memberikan sinyal awal yang penting bagi dunia usaha. Dengan capaian Rp1.931 triliun yang melampaui target Rp1.905 triliun, serta penciptaan sekitar 2,7 juta lapangan kerja, investasi kembali menunjukkan perannya sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pada fase awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tahun 2025 memiliki bobot strategis karena merupakan tahun anggaran pertama di bawah kendali penuh pemerintahan baru. Bagi pelaku usaha dan investor, capaian investasi pada tahun transisi kerap menjadi indikator awal arah kebijakan, konsistensi regulasi, dan komitmen pemerintah terhadap agenda pro-pertumbuhan. Dalam konteks ini, realisasi investasi 2025 dapat dibaca sebagai sinyal bahwa stabilitas makro dan keberlanjutan kebijakan ekonomi tetap dijaga.

Capaian tersebut menjadi semakin relevan bila dilihat dari lanskap global. Sepanjang 2025, perekonomian dunia masih diwarnai ketidakpastian akibat konflik geopolitik, fragmentasi rantai pasok global, serta menguatnya kebijakan proteksionis di sejumlah negara maju. Arus investasi global menjadi lebih selektif dan berhati-hati. Dalam situasi seperti itu, kemampuan Indonesia mempertahankan bahkan melampaui target investasi menunjukkan daya saing relatif yang masih terjaga, terutama dari sisi stabilitas politik dan pasar domestik yang besar.

Di sisi domestik, investasi juga berperan sebagai penahan tekanan ekonomi. Melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor, serta dampak bencana alam pada akhir 2025 berpotensi menekan pertumbuhan. Masuknya investasi baru membantu menjaga momentum ekonomi dan menahan kontraksi lapangan kerja yang lebih luas. Bagi pelaku usaha, ini memberi sinyal bahwa permintaan jangka menengah masih memiliki prospek, meskipun jangka pendek tetap menantang.

Investasi Hilirisasi

Dari perspektif struktural, kinerja investasi 2025 sejalan dengan agenda prioritas pemerintahan Prabowo, khususnya hilirisasi dan industrialisasi. Investasi di sektor pengolahan dan industri berbasis sumber daya alam menjadi prasyarat untuk meningkatkan nilai tambah domestik dan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Bagi dunia usaha, arah kebijakan ini memberi kejelasan sektor mana yang akan terus mendapat dukungan regulasi dan infrastruktur.

Namun, tantangan utama hilirisasi bukan lagi sekadar menarik investasi, melainkan memastikan kualitas dan dampaknya. Investasi yang bersifat capital intensive tanpa keterkaitan kuat dengan rantai pasok domestik, berisiko menghasilkan pertumbuhan yang sempit. Karena itu, pemerintah perlu mendorong model hilirisasi yang terintegrasi dengan industri pendukung lokal, termasuk UMKM dan penyedia jasa nasional, agar efek bergandanya lebih luas.

Agenda ketahanan energi dan ketahanan pangan juga menjadi magnet investasi strategis. Di sektor energi, investasi tidak hanya dibutuhkan untuk menjaga pasokan, tetapi juga untuk mempercepat transisi menuju bauran energi yang lebih berkelanjutan. Kepastian regulasi energi, skema harga yang transparan, serta kepastian pengembalian investasi akan menjadi faktor kunci bagi investor. Di sektor pangan, investasi pada agroindustri, teknologi pertanian, dan logistik menjadi krusial untuk meningkatkan produktivitas dan menekan volatilitas harga.

Bagi fiskal negara, investasi yang tumbuh berpotensi memperluas basis penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Ruang fiskal yang lebih besar akan sangat menentukan kemampuan pemerintah mendanai program prioritas, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), program Sekolah Rakyat, hingga penguatan perlindungan sosial. 

Namun, dunia usaha juga mencermati bahwa peningkatan penerimaan negara perlu diimbangi dengan kebijakan belanja yang produktif dan tidak membebani iklim usaha melalui pungutan tambahan yang tidak terkoordinasi.

Tiga Agenda 2026

Memasuki 2026, agenda penguatan investasi perlu difokuskan pada tiga hal utama. Pertama, konsistensi iklim investasi. Kepastian hukum, stabilitas kebijakan, dan harmonisasi regulasi pusat-daerah masih menjadi isu klasik yang sangat menentukan keputusan investasi jangka panjang. Bagi pelaku usaha, ketidakpastian regulasi sering kali lebih mahal daripada beban pajak itu sendiri.

Kedua, perbaikan desain insentif. Insentif fiskal perlu diarahkan secara lebih selektif ke sektor-sektor dengan produktivitas tinggi, berorientasi ekspor, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Di luar itu, kemudahan nonfiskal, seperti perizinan yang cepat, kepastian lahan, dan infrastruktur logistic, perlu diperlakukan sebagai standar minimum, bukan keistimewaan.

Ketiga, percepatan reformasi struktural. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri, reformasi pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel namun berkeadilan, serta penurunan biaya logistik nasional akan menentukan daya saing investasi Indonesia dalam jangka menengah.

Pada akhirnya, realisasi investasi 2025 memberikan sinyal awal yang konstruktif bagi arah ekonomi pemerintahan Prabowo. Namun bagi ekonom dan pelaku usaha, pesan utamanya jelas: tantangan berikutnya bukan sekadar menaikkan angka investasi, melainkan memastikan investasi tersebut menjadi fondasi pertumbuhan yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif. Konsistensi kebijakan dan keberanian melakukan reformasi akan menjadi penentu apakah sinyal awal ini berkembang menjadi tren jangka panjang. 

Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.