Hasil Survei LSI Denny JA: 67,1 Persen Pemilih Prabowo Tolak Pilkada lewat DPRD
Mayoritas pemilih Presiden RI Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal tersebut terungkap dalam hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA .
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengatakan bahwa persentase pemilih Prabowo yang kurang setuju atau sama sekali tidak setuju dengan Pilkada melalui DPRD mencapai 67,1 persen.
Sementara itu, sebanyak 29,9 persen setuju dan tiga persen menjawab tidak tahu saat dimintai tanggapan terkait mekanisme Pilkada tidak langsung.
Adapun survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 1.200 responden antara 19–20 Oktober 2025.
Jumlah responden mampu mewakili opini seluruh masyarakat Indonesia mengingat hasil survei serupa sebelumnya nyaris sesuai dengan rekapitulasi KPU.
"Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, jadi bukan dengan pencuplikan, atau telepon, atau media sosial. Tetapi langsung kita menerjunkan tim surveyor kita ke lapangan," kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (7/1/2026).
Pemilih Anies dan Ganjar juga Tolak Pilkada lewat DPRD
Ardian menambahkan, penolakan serupa juga terjadi di kalangan pemilih capres lain.
Sebanyak 60,9 persen pemilih Anies Baswedan menolak Pilkada DPRD, sedangkan 77,5 persen pemilih Ganjar Pranowo tidak setuju dengan wacana Pilkada lewat DPRD.
"Siapapun pilihan capresnya, mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD," tegasnya.
Menurut Ardian, penolakan ini berkaitan dengan pengalaman pemilih sejak 2005 yang terbiasa dengan sistem Pilkada langsung.
Sebagian besar generasi pemilih saat ini bahkan tidak pernah merasakan Pilkada melalui lembaga perwakilan.
Publik memandang pemilihan langsung sebagai mekanisme yang wajar dan transparan, sementara Pilkada lewat DPRD dianggap sebagai jalur elite dan penuh lobi politik.
Dilansir dari Antara, Rabu (7/1/2026), hasil survei LSI Denny JA juga menunjukkan, penolakan terhadap Pilkada DPRD bersifat lintas generasi, gender, dan wilayah.
Ardian menyebut Gen Z paling menolak dengan 84 persen responden menolak, diikuti Milenial 71,4 persen, Generasi X 60 persen, dan Baby Boomer 63 persen.
"Secara sistemik tidak hanya di sebuah generasi saja penolakan ini berlangsung, tapi di semua generasi yang ada, mayoritas menolak Pilkada DPRD," kata Ardian.
Penolakan juga terjadi merata di perkotaan dan pedesaan, serta di berbagai kelompok pendapatan.
Menariknya, masyarakat berpendapatan tinggi justru paling keras menolak wacana tersebut.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
