Jual Senjata ke Taiwan, China Beri Sanksi 20 Perusahaan dan 10 Eksekutif Militer AS

Bendera Amerika Serikat (AS) dan China.

Pemerintah China secara resmi mengumumkan pemberlakuan sanksi tegas terhadap 20 perusahaan pertahanan dan 10 eksekutif senior asal Amerika Serikat. Langkah ini diambil sebagai respons balasan Beijing atas keputusan Washington yang kembali melakukan penjualan senjata skala besar ke wilayah Taiwan.

Dalam pernyataan resminya, Jumat, 26 Desember 2025, Beijing menegaskan bahwa tindakan Amerika Serikat tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip satu Tiongkok dan tiga Komunike Bersama Tiongkok-AS.

Penjualan senjata tersebut dinilai sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan internal serta ancaman bagi kedaulatan dan integritas wilayah Tiongkok.

"Sesuai dengan Pasal 3, 4, 5, 6, 9 dan 15 Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Penanggulangan Sanksi Asing, Tiongkok dengan ini memutuskan untuk mengambil tindakan balasan terhadap perusahaan-perusahaan dan eksekutif senior terkait militer AS," tulis Kementerian Luar Negeri China dalam keterangan resminya dikutip Sabtu, 27 Desember 2025.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian

Pada 17 Desember 2025, pemerintah AS mengatakan sudah menyetujui potensi penjualan senjata dan peralatan terkait senilai lebih dari 11 miliar dolar AS, di tengah meningkatnya tekanan militer dari China terhadap Taiwan.

Paket AS tersebut mencakup delapan sistem persenjataan, termasuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (High Mobility Artillery Rocket Systems/HIMARS) dan rudal antitank Javelin, menurut Defense Security Cooperation Agency (DSCA), yang telah memberi tahu Kongres mengenai rencana tersebut setelah keputusan Departemen Luar Negeri AS.

Selain 82 unit HIMARS dan lebih dari 1.000 rudal Javelin, paket tersebut juga mencakup 60 sistem howitzer swagerak beserta peralatan terkait dengan nilai lebih dari 4 miliar dolar AS (Rp66,9 triliun).

"Kami menekankan sekali lagi bahwa masalah Taiwan adalah kepentingan utama China dan garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan China-AS," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam keterangan persnya

Lin Jian menegaskan siapa pun yang mencoba melewati batas dan melakukan provokasi terkait masalah Taiwan akan menghadapi respons tegas dari China.

"Perusahaan atau individu mana pun yang terlibat dalam penjualan senjata ke Taiwan akan membayar harga atas kesalahan tersebut. Tidak ada negara atau kekuatan yang boleh meremehkan tekad, keinginan, dan kemampuan pemerintah dan rakyat China untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah," tegas Lin Jian.

Lin menekankan China mendesak AS untuk mematuhi prinsip satu Tiongkok dan tiga komunike bersama Tiongkok-AS, bertindak sesuai komitmen pemimpin AS, menghentikan langkah-langkah berbahaya mempersenjatai Taiwan, menghentikan upaya merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan menghentikan pengiriman sinyal yang salah kepada kekuatan separatis "kemerdekaan Taiwan".

"Tiongkok akan terus mengambil langkah-langkah tegas untuk mempertahankan kedaulatan nasional, keamanan, dan integritas wilayahnya dengan teguh," ungkapnya

Adapun bentuk sanksi terhadap perusahaan dan individu yang terlibat penjualan senjata ke Taiwan adalah dengan pembekuan aset bergerak dan tidak bergerak mereka baik berupa properti dan jenis aset lainnya.

Organisasi maupun individu di wilayah China juga dilarang melakukan transaksi, kerja sama, dan aktivitas lain dengan pihak yang terkena sanksi.

Khusus bagi individu, pemerintah China akan menolak permintaan visa mereka untuk masuk ke wilayah China, termasuk ke Hong Kong dan Makau. Sanksi tersebut mulai berlaku pada 26 Desember 2025.

20 Perusahaan AS yang terkena Sanksi China:

1. Northrop Grumman Systems Corporation

2. L3Harris Maritime Services

3. Boeing di St. Louis

4. Gibbs & Cox, Inc.

5. Advanced Acoustic Concepts

6. VSE Corporation

7. Sierra Technical Services, Inc.

8. Red Cat Holdings, Inc.

9. Teal Drones, Inc.

10. ReconCraft

11. High Point Aerotechnologies