China Perkuat Tekanan terhadap Taiwan Jelang Pemilu 2028
Pemerintah China semakin memperjelas strateginya terhadap Taiwan melalui kombinasi pendekatan diplomatik, tekanan politik, dan insentif ekonomi menjelang pemilihan presiden Taiwan tahun 2028.
Sorotan muncul setelah Presiden Taiwan Lai Ching-te mengunjungi ke Eswatini pada 2-4 Mei 2026, satu-satunya sekutu diplomatik Taiwan di Afrika, setelah Seychelles, Madagaskar, dan Mauritius menolak memberikan hak lintas udara bagi pesawatnya.
Penolakan itu disebut sebagai penghinaan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Taiwan. Banyak pihak meyakini Beijing berada di balik keputusan negara-negara Afrika tersebut.
Peristiwa itu terjadi berdekatan dengan kunjungan tingkat tinggi Ketua oposisi Taiwan dari Partai Kuomintang (KMT), Cheng Li-wen, ke China. Dalam kunjungan tersebut, Cheng bertemu Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan yang dipandang sebagai upaya Beijing menunjukkan niat baik dan stabilitas hubungan lintas selat.
Kepemimpinan China disebut meluncurkan apa yang digambarkan sebagai “serangan perdamaian” dengan menawarkan penghormatan politik, insentif ekonomi, dan narasi pengurangan ketegangan melalui dialog.
Kontras antara penolakan terhadap perjalanan Lai dan sambutan hangat Xi kepada Cheng dinilai mencerminkan strategi utama Beijing dalam menangani Taiwan. China disebut tidak hanya mengandalkan tekanan militer, tetapi juga peperangan politik untuk memengaruhi dinamika politik domestik Taiwan menjelang pemilu presiden 2028.
Meski mayoritas publik Taiwan tetap skeptis terhadap agenda penyatuan dengan China, sebagian pemilih dinilai masih tertarik pada stabilitas dan penurunan ketegangan. Dalam konteks itu, keterlibatan dengan Beijing dipandang sebagian kalangan sebagai peluang membuka kembali kerja sama ekonomi dan mengurangi risiko konflik.
Beijing disebut menerapkan strategi klasik “wortel dan tongkat”. Insentif diberikan kepada KMT dan kelompok politik Taiwan yang bersedia menjalin hubungan dengan China.
Dalam kunjungan Cheng, China dilaporkan menawarkan berbagai langkah preferensial, mulai dari perluasan akses pasar, fasilitasi pariwisata, pertukaran pendidikan, hingga insentif bisnis. Kebijakan tersebut dinilai dirancang untuk memberikan manfaat nyata, terutama di wilayah yang dipimpin politisi KMT.
Sebaliknya, tekanan diarahkan kepada Lai dan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang saat ini berkuasa di Taiwan. Pemblokiran perjalanan Lai ke Afrika dinilai lebih bersifat simbolis dibanding praktis, namun dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penolakan terhadap Beijing akan membawa konsekuensi berupa isolasi diplomatik dan tekanan internasional.
Analis menilai langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa target utama Beijing adalah pemilu Taiwan tahun 2028.
Spekulasi di Washington sebelumnya menyebut tahun 2027 sebagai kemungkinan tenggat aksi militer China terhadap Taiwan, meski belum ada kepastian apakah Xi Jinping menetapkan jadwal tersebut. Namun, Xi secara terbuka telah mengaitkan “kebangkitan besar bangsa China” dengan penyelesaian isu Taiwan.
Penyatuan damai tetap disebut sebagai opsi yang lebih disukai Beijing karena dianggap lebih murah dan berkelanjutan. Namun China juga berulang kali menegaskan bahwa penggunaan kekuatan tetap menjadi pilihan apabila jalur damai dianggap tidak lagi memungkinkan.
Dalam konteks itu, kemenangan KMT pada pemilu 2028 dinilai dapat membuka jalan bagi Beijing untuk membangun hubungan yang lebih terbuka terhadap dialog dan integrasi politik bertahap.
Pemilihan lokal Taiwan akhir tahun ini diperkirakan menjadi ujian awal efektivitas strategi Beijing. Insentif ekonomi dari China diprediksi memberi keuntungan lebih besar bagi wilayah yang dipimpin KMT dan dapat memperkuat persepsi bahwa kerja sama dengan Beijing membawa manfaat langsung.
Jika KMT memenangkan pemilu presiden 2028, Beijing diperkirakan tidak hanya menginginkan perbaikan hubungan, tetapi juga mendorong dimulainya negosiasi politik terkait penyatuan.
Sebaliknya, jika DPP tetap mempertahankan kekuasaan, Beijing kemungkinan akan menilai bahwa opsi penyatuan damai tidak lagi mendapat dukungan di Taiwan. Kondisi itu dinilai dapat mempercepat persiapan militer China dan meningkatkan risiko salah perhitungan di kawasan.
Analisis tersebut juga menyoroti kemungkinan Beijing tetap kecewa apabila KMT menang tetapi menolak menetapkan jadwal penyatuan dengan China. Dalam skenario itu, Beijing bisa saja memandang KMT hanya sebagai bentuk lain dari kemerdekaan de facto Taiwan.
Selain itu, kerja sama Beijing dengan KMT juga disebut mencakup upaya memblokir anggaran pertahanan khusus Taiwan, yang dinilai dapat menghambat penjualan senjata AS ke pulau tersebut dan melemahkan kemampuan pertahanan Taiwan di masa depan.
Di sisi lain, kegagalan Taiwan memperoleh dukungan negara-negara Afrika terkait hak lintas udara juga dipandang menunjukkan meningkatnya pengaruh China di Afrika.
Mulai 1 Mei, Beijing menerapkan kebijakan tarif nol persen bagi impor dari 53 negara Afrika, kecuali Eswatini yang masih menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kebijakan itu dinilai sebagai upaya China memperdalam ketergantungan ekonomi sekaligus memperluas pengaruh politik di benua Afrika.
Pengamat menilai persaingan terkait Taiwan kini tidak lagi terbatas di Selat Taiwan, tetapi juga meluas ke Afrika, kebijakan perdagangan global, hingga dinamika politik domestik Taiwan.
Bagi Amerika Serikat, situasi tersebut dinilai menjadi tantangan serius jika Washington tetap ingin mempertahankan Taiwan sebagai mitra strategis dan mendukung keberlangsungan pemerintahan demokratis di pulau itu.
