Jelang Pertemuan Trump-Xi Jinping, China Peringatkan AS Soal Taiwan
Jelang pertemuan antara presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Presiden China, Xi Jinping yang dijadwalkan pada tanggal 14-15 Mei 2026, Beijing mendadak memberikan peringatan. Hari ini, China menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk hubungan militer antara Amerika Serikat dan Taiwan.
Beijing menekankan bahwa persoalan Taiwan merupakan urusan dalam negeri China.
“Masalah Taiwan sepenuhnya adalah urusan internal China dan tidak boleh ada campur tangan pihak luar. Kami dengan tegas menolak segala bentuk hubungan militer antara AS dan wilayah Taiwan milik China,” kata juru bicara Kantor Urusan Taiwan di bawah Dewan Negara China, Zhang Han seperti dikutip dari laman Anadolu Agency melalui media pemerintah Global Times, Rabu 13 Mei 2026.
”Kami mendesak pihak AS untuk mematuhi prinsip satu China dan tiga komunike bersama China-AS, menangani isu Taiwan secara hati-hati, menghentikan penjualan senjata ke Taiwan, serta tidak mengirim sinyal yang salah kepada kelompok separatis pendukung kemerdekaan Taiwan,” sambung Han.
Pernyataan itu muncul setelah adanya laporan bahwa sejumlah pejabat AS merasa tidak puas dengan anggaran pengadaan pertahanan Taiwan, di tengah berlanjutnya ketegangan terkait kerja sama militer antara Washington dan Taipei.
Pada Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, juga kembali menegaskan penolakan Beijing terhadap penjualan senjata AS ke Taiwan.
“Penolakan tegas China terhadap penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan milik China sudah sangat jelas dan konsisten,” ujar Guo.
Presiden AS Donald Trump pada Senin mengatakan bahwa dirinya berencana membahas penjualan senjata AS ke Taiwan dengan Presiden China Xi Jinping dalam kunjungannya yang diperkirakan akan berlangsung di Beijing.
Sementara itu, menurut laporan The New York Times, sekelompok senator bipartisan AS mendesak Trump untuk melanjutkan paket penjualan senjata senilai 14 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 245 triliun kepada Taiwan yang sempat tertunda di Departemen Luar Negeri selama beberapa bulan terakhir.
