Sanksi Pidana Menanti Perusahaan yang Jadi Biang Kerok Banjir Sumatera
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol memutuskan untuk mencabut semua persetujuan lingkungan milik perusahaan yang berdiri di lokasi bencana Pulau Sumatera.
Keputusan tersebut diambil berdasarkan indikasi kerusakan lingkungan usai banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.
Hanif mengatakan, selain mencabut persetujuan lingkungan, pihaknya juga akan memanggil delapan perusahaan terkait ke Kementerian LH mulai pekan depan.
Meski begitu, nama-nama perusahaan yang dipanggil ke Jakarta belum dipublikasikan.
Hanif hanya mengatakan, pemanggilan ke Kementerian LH dilakukan karena peruashaan terakit diduga memperparah banjir di Sumatera sesuai hasil analisis satelit.
“Mulai dari sisi korporasi, tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana," ujar Hanif, di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari , Rabu (3/12/2025).
Kementerian LH Akan Gunakan Pendekatan Pidana
Hanif juga menegaskan, Kementerian LH akan menggunakan pendekatan pidana untuk menindak perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Sumatera.
Tak hanya itu, Kementerian LH tidak segan menjatuhkan sanksi kepada pemerintah daerah.
“Untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian,” ujar Hanif.
“Kami telah me-review, menarik, jadi mulai hari ini kami menarik semua dokumen persetujuan lingkungan, terutama di DAS itu untuk kemudian kita melakukan review," tambahnya.
Deforestasi Hutan Turun pada 2025
Terpisah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melaporkan bahwa tingkat deforestasi di tiga provinsi yang dilanda banjir bandang dan tanah longsor, sudah menunjukkan penurunan pada 2025 dibanding data 2024.
Raja menjelaskan, angka deforestasi secara nasional turun dari 216.216 hektar pada 2024 menjadi 166.450 pada September 2025.
Berkaca dari data tersebut, persentase deforestasi menurun sebesar 23,01 persen.
“Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir,” ujar Raja Juli di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (4/12/2025).
Berdasarkan data yang dipaparkan Raja Juli, berikut perbandingan tingkat deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat periode 2023-2025:
Aceh:
- Tingkat deforestasi pada 2023-2024: 10,04 persen atau sekitar 11.228 hektar
- Tingkat deforestasi pada 2025: 10.100 hektar hingga September 2025.
Sumatera Utara:
- Tingkat deforestasi pada 2023-2024: 13,98 persen atau sekitar 7.141 hektar
- Tingkat deforestasi pada 2025: 6.142 hektar.
Sumatera Barat:
- Tingkat deforestasi pada 2023-2024: 14 persen atau sekitar 6.634 hektar
- Tingkat deforestasi pada 2025: 5.705 hektar.
Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan donasi ini: https://kmp.im/BencanaSumatera.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
