Xi Jinping dan Ketakutan China Terhadap Taiwan yang Demokratis
Beijing disebut memandang kemerdekaan Taiwan, termasuk penegasan identitas otonom pulau tersebut, sebagai ancaman langsung terhadap legitimasi domestik dan ambisi geopolitik China.
China selama ini bersikeras bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayahnya melalui prinsip “Satu China”. Namun, klaim tersebut dinilai masih diperdebatkan secara hukum maupun politik.
Taiwan diserahkan kepada Jepang pada 1895 melalui Perjanjian Shimonoseki. Setelah Perang Dunia II, Jepang melepaskan seluruh hak dan klaim atas Taiwan dan Kepulauan Pescadores melalui Perjanjian Perdamaian San Francisco. Meski demikian, perjanjian tersebut tidak secara eksplisit menyerahkan kedaulatan Taiwan kepada Republik Rakyat China.
Kondisi itu membuat status Taiwan pascaperang tetap menjadi perdebatan internasional, terlepas dari klaim Beijing.
Pengamat menilai ambiguitas tersebut penting karena keberhasilan demokrasi Taiwan dinilai memperlihatkan kelemahan narasi sejarah yang dibangun Partai Komunis Tiongkok.
Beijing selama ini menempatkan dirinya sebagai satu-satunya pewaris sah peradaban dan kedaulatan China. Namun Taiwan dianggap menunjukkan bahwa masyarakat berbahasa Mandarin dapat berkembang menjadi negara demokratis, pluralis, makmur, dan berjalan tanpa pemerintahan Partai Komunis.
Presiden China Xi Jinping bahkan telah mengaitkan kepemimpinannya dengan proyek “kebangkitan nasional”, dengan reunifikasi Taiwan ditempatkan sebagai bagian utama dari agenda tersebut.
Analis menilai kegagalan Beijing menguasai Taiwan dapat merusak narasi nasionalisme yang selama ini dibangun pemerintah China. Hal itu disebut menjelaskan mengapa Beijing kerap bereaksi keras terhadap berbagai simbol dukungan internasional kepada Taiwan, mulai dari kunjungan parlemen asing hingga pertemuan pejabat luar negeri dengan Presiden Taiwan.
Bagi banyak negara, langkah-langkah tersebut hanya dianggap sebagai bagian dari hubungan diplomatik biasa. Namun Beijing memandangnya sebagai tantangan langsung terhadap kredibilitas rezim.
Selain itu, perebutan pengaruh diplomatik juga dinilai menjadi faktor penting dalam rivalitas China dan Taiwan.
Meski hanya memiliki sedikit sekutu diplomatik resmi, Taiwan tetap mempertahankan hubungan ekonomi dan kantor perwakilan tidak resmi di berbagai negara. Beijing pun terus berupaya mempersempit ruang diplomatik Taiwan, termasuk dengan menggunakan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 sebagai dasar klaimnya atas Taiwan.
Padahal, resolusi tersebut hanya mengakui Republik Rakyat China sebagai perwakilan sah China di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengeluarkan perwakilan Chiang Kai-shek. Resolusi itu tidak menyebut Taiwan maupun menetapkan Taiwan sebagai bagian dari Republik Rakyat China.
Setiap bentuk keterlibatan internasional dengan Taiwan dinilai berpotensi melemahkan monopoli diplomatik Beijing. Langkah tersebut juga dianggap memperkuat posisi Taiwan sebagai wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri dengan populasi lebih dari 23 juta jiwa.
Di sisi lain, Taiwan juga memiliki posisi strategis dalam keseimbangan militer kawasan Indo-Pasifik. Pulau itu berada di jalur rantai pulau pertama yang membentang dari Jepang, Taiwan, hingga Filipina.
Selama Taiwan berada di luar kendali Beijing dan terus memperkuat koordinasi keamanan dengan Amerika Serikat, Jepang, serta negara mitra lainnya, ekspansi militer laut China ke Samudra Pasifik dinilai akan tetap terbatas.
Bagi China, Taiwan bukan hanya simbol politik, tetapi juga penghalang strategis bagi ambisi militernya di kawasan.
Taiwan juga memiliki arti penting dalam industri teknologi global, terutama melalui perusahaan semikonduktor TSMC yang mendominasi produksi chip canggih dunia.
Dominasi Taiwan dalam industri semikonduktor membuat pulau tersebut memiliki pengaruh besar dalam rantai pasok global dan sekaligus memperlihatkan ketergantungan China terhadap teknologi yang belum sepenuhnya dapat mereka kuasai sendiri.
Pengamat menilai sikap keras Beijing terhadap Taiwan didorong oleh kekhawatiran kehilangan kendali atas sejarah, perbandingan politik domestik, pengaruh diplomatik, hingga ancaman pembendungan strategis.
“Taiwan merupakan bantahan nyata terhadap gagasan bahwa identitas Tiongkok membutuhkan pemerintahan otoriter,” demikian analisis dalam tulisan tersebut.
Karena itu, Taiwan dinilai bukan sekadar sengketa wilayah bagi Beijing, melainkan tantangan ideologis yang dianggap menyentuh keberlangsungan Partai Komunis Tiongkok sendiri.
