Biaya Pemulihan Bencana Banjir dan Longsor di Tiga Provinsi di Sumatera Tembus Rp 50 Triliun
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa kebutuhan awal anggaran untuk penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh diperkirakan melampaui Rp50 triliun.
Perkiraan tersebut masih bersifat sementara karena proses pendataan dan verifikasi kerusakan di lapangan terus berlangsung.
Dalam doorstop seusai agenda Balairung Dialogue 2025 di Jakarta, Selasa (9/12/2025), AHY menjelaskan bahwa angka tersebut dihitung berdasarkan koordinasi awal dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Saya baru saja kemarin berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp50 sekian triliun. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang," ujarnya dikutip dari Antara.
Ia menambahkan bahwa BNPB dan seluruh instansi yang terlibat terus memperbarui data sesuai perkembangan di lapangan.
"Data terus di-update, BNPB terus meng-update juga, semua meng-update," lanjutnya.
Mengapa Anggaran Pemulihan Harus Terus Diperbarui?
AHY menekankan pentingnya pemutakhiran data anggaran agar proses penanganan bencana dapat dilakukan dengan tepat sasaran.
Pembaruan anggaran diperlukan mengingat fase tanggap darurat telah diperpanjang, diikuti tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang membutuhkan perencanaan lebih detail.
Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, kementerian teknis diminta menghitung kebutuhan anggaran secara cermat sekaligus menyiapkan penanganan bencana yang efektif, terutama ketika memasuki tahap eksekusi.
"Tidak boleh ada hal-hal yang tidak kita lakukan secara cepat, tapi juga tidak boleh grasah-grusuh, karena membangun kembali juga bukan berarti yang penting cepat, tapi juga harus kualitasnya bagus. Jangan sampai kemudian tetap rentan terhadap bencana itu," kata AHY.
Seberapa Besar Kerusakan Infrastruktur di Tiga Provinsi?
Foto udara permukiman warga terdampak banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). YLBHI dan Greenpeace menuntut Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan ESDM bertanggung jawab atas bencana di Sumatera.
Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur publik dan permukiman.
Menurut laporan pemerintah, total kerusakan meliputi 52 kabupaten dengan rincian:
- 1.200 fasilitas umum
- 199 fasilitas kesehatan
- 534 fasilitas pendidikan
- 420 rumah ibadah
- 234 gedung/kantor
- 435 jembatan terdampak
- 259 akses terdampak
- 163 akses terputus
- 101 jalan terputus
- 62 jembatan terputus.
Selain itu, sebanyak 156.500 rumah terdampak dengan rincian:
- 143.427 rusak berat
- 2.298 rusak sedang
- 10.808 rusak ringan.
BNPB menegaskan bahwa angka tersebut masih dapat berubah karena proses verifikasi lapangan masih berlangsung.
Apa Langkah Pemerintah untuk Mempercepat Penanganan?
Dalam kesempatan yang sama, AHY mengumumkan rencananya untuk kembali mengunjungi Sumatera Utara dan Aceh, khususnya Aceh Tamiang, yang menjadi salah satu wilayah paling parah terdampak banjir bandang dan longsor.
"Saya siang hari ini akan kembali ke Sumatera Utara dan ke Aceh, khususnya Aceh Tamiang. Saya ingin lihat secara langsung, sekaligus memastikan pekerjaan di lapangan ini bisa berjalan dengan taktis dan efektif," katanya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyetujui skema bantuan senilai Rp60 juta per rumah untuk mendukung pengungsi yang kehilangan tempat tinggal.
Bantuan tersebut ditujukan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
