Prabowo Minta Tak Ada Korupsi dalam Penanganan Bencana: Saya Akan Tindak Sangat Keras!
Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran menteri, kelembagaan hingga pemerintah daerah tidak melakukan korupsi dalam penanganan bencana di Pulau Sumatera.
Ia menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan uang untuk mengatasi kesulitan rakyatnya.
"Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan, karena ini buktinya kita butuh setiap kemampuan kita, kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat," kata Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Aceh, Minggu, 7 Desember 2025.
Presiden Prabowo Tinjau Korban Bencana di Aceh
Ia memerintahkan aparat kepolisian untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Kepala Negara juga meminta aparat kepolisian untuk memeriksa pemerintah daerah (Pemda) yang diduga melakukan korupsi dalam penanganan bantuan.
"Jadi kepolisian semua pihak periksa Pemda, catet kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya," tuturnya.
Mantan Menteri Pertahanan ini juga menegaskan tidak segan untuk menindak siapa pun yang mencoba mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat.
"Saya akan tindak sangat keras, jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Prabowo memerintahkan penambahan alokasi Dana Siap Pakai (DSP) dalam APBN jika diperlukan untuk kebutuhan penanganan dampak banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila ada perlu dilakukan penambahkan, maka akan dilakukan penambaha. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa kementerian/lembaga terkait. Misalnya TNI, kepolisian," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq tinjau sampah kayu di Taput akibat banjir
Instruksi itu, Prasetyo melanjutkan turut berlaku untuk kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan dampak bencana, antara lain TNI dan Polri.
"Kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang kita akan back up," ujar Prasetyo.
