Menhut Raja Juli Didesak Mundur Buntut Banjir Sumatera, Begini Kata PSI

Raja Juli Antoni didesak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kehutanan (Menhut) buntut bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. 

Merespons desakan tersebut, Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus turut berkomentar. Dia menyebut, keputusan untuk mencopot menteri ada di tangan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kalau penilaian seperti itu tentu patut kita maklumi dalam kondisi yang seperti ini ada kemudian penilaian-penilaian emosional yang dilontarkan pada rapat DPR tersebut dengan Menteri Kehutanan. Biarlah itu menjadi bahan masukan. Kalau soal ganti, mundur segala macam itu kan hak prerogatif Presiden," kata Bestari saat dihubungi wartawan, Jumat, 5 Desember 2025.

Bestari pun menyerahkan penuh keputusan terkait pencopotan menteri kepada Prabowo. Sebab, kata dia, hanya Prabowo yang memiliki kewenangan itu.

"Biarlah nanti Presiden, tentu konsentrasinya akan juga lebih pada bagaimana menyelesaikan persoalan ini baru menata lebih baik ke depan. Kita serahkan segala sesuatunya kalau kaitannya dengan jabatan, ya itu Presiden yang akan punya kewenangan tentunya," jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku siap jika dievaluasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto buntut bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. 

Hal itu diungkap Raja Juli menanggapi desakan mundur dari kabinet setelah disinggung anggota DPR RI soal dua menteri di Filipina mengundurkan diri karena gagal mengatasi banjir.

Raja Juli menegaskan, kekuasaan hanya milik Allah SWT. Dia pun mengaku siap jika harus dievaluasi.

"Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi," kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, 5 Desember 2025.

Raja Juli menjelaskan, desakan mundur di media sosial merupakan aspirasi atas kekecewaan publik terhadap pemerintah terkait bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dia memastikan akan bertanggung jawab dan bekerja maksimal dalam menanggulangi bencana banjir dan longsor tersebut. 

Lebih lanjut, Raja Juli pun menyerahkan keputusan mengenai evaluasi kinerja kepada Presiden RI Prabowo. Sebab, kata dia, urusan pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden.  

"Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya, saya gak pernah hapus ya, itu bagian dari aspirasi, kemarahan, itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi," ucap Raja Juli. 

"Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden," sambungnya.