Politikus PKB Ragu Kompetensi Raja Juli Urus Kehutanan: Kalau Tak Mampu, Mundur!
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin, mendesak Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menilai sang menteri gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, serta menerbitkan sejumlah izin yang dianggap bermasalah dan tidak sesuai rekomendasi daerah.
"Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh," kata Usman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin
Usman menegaskan bahwa persoalan kerusakan hutan tidak dapat diselesaikan dengan retorika ataupun menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Ia menilai tanggung jawab penuh ada pada pejabat yang saat ini memimpin kementerian.
"Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu," ujar Usman.
Politikus PKB itu juga menyinggung penggunaan ayat dan hadis oleh Menteri Kehutanan, namun menurutnya tidak sejalan dengan kebijakan yang dibuat. Salah satu contoh yang ia soroti adalah inkonsistensi penerbitan izin di Tapanuli Selatan.
Usman menyebut Bupati Tapanuli Selatan telah meminta penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun Kementerian tetap menerbitkan izin baru pada 30 November 2025.
"Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.
Ia juga meminta Menteri memberikan perhatian serius terhadap kerusakan hutan di tiga provinsi yang disebut mengalami degradasi parah. Usman menuntut penjelasan terkait rencana reboisasi, estimasi waktu pemulihan kawasan, hingga langkah konkret untuk memperbaiki hutan yang telah gundul.
Menurutnya, kerusakan hutan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana serta mengancam kehidupan masyarakat di wilayah sekitar.
Siap Dievaluasi
Mmenanggapi desakan mundur dari kabinet setelah disinggung anggota DPR RI, Menhut Raja Juli Antoni mengaku siap jika dievaluasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto buntut bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Raja Juli menegaskan, kekuasaan hanya milik Allah SWT. Dia pun mengaku siap jika harus dievaluasi.
"Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi," kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, 5 Desember 2025.
Raja Juli menjelaskan, desakan mundur di media sosial merupakan aspirasi atas kekecewaan publik terhadap pemerintah terkait bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dia memastikan akan bertanggung jawab dan bekerja maksimal dalam menanggulangi bencana banjir dan longsor tersebut.
Lebih lanjut, Raja Juli pun menyerahkan keputusan mengenai evaluasi kinerja kepada Presiden RI Prabowo. Sebab, kata dia, urusan pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya, saya gak pernah hapus ya, itu bagian dari aspirasi, kemarahan, itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi," ucap Raja Juli.
"Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden," sambungnya.
