DPR Desak Prabowo Tetapkan Bencana Nasional untuk Banjir-Longsor Sumatera

Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menilai rangkaian banjir dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatera sudah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Darurat Bencana Nasional.

Politikus Partai Nasdem itu meminta pemerintah pusat tidak melepas tanggung jawab dengan hanya merujuk penetapan status darurat yang sudah lebih dulu diumumkan pemerintah daerah.

“Jangan sampai pemerintah pusat berlindung di balik istilah ‘bencana daerah’ untuk menghindari tanggung jawab terhadap kegagalan tata kelola lingkungan jangka panjang. Negara harus hadir di garda terdepan,” ujar Dini kepada Kompas.com, Jumat (28/11/2025).

Dini menilai status tanggap darurat tingkat daerah tak lagi memadai melihat skala dampak bencana yang sudah merusak infrastruktur strategis dan mengganggu layanan publik serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia lalu memaparkan empat indikator yang dianggap kuat sebagai dasar Presiden Prabowo Subiyanto perlu menetapkan status darurat bencana nasional.

Empat Indikator Desakan Status Nasional Versi Dini

Indikator pertama merujuk pada sebaran bencana yang melanda tiga provinsi besar dengan pemicu dinamika cuaca berskala regional sehingga karakternya lintas wilayah.

“Karakteristiknya sistemik dan lintas wilayah, menuntut komando tunggal dari Pemerintah Pusat, bukan sekadar dukungan,” kata Dini.

Indikator kedua berkaitan dengan kerusakan infrastruktur vital, termasuk terputusnya Jalur Lintas Sumatera yang berdampak langsung pada pergerakan logistik nasional.

“Pemulihan infrastruktur vital ini membutuhkan anggaran APBN dan mekanisme percepatan yang hanya dapat dilakukan di bawah status bencana nasional,” jelas Dini.

Indikator ketiga menyoroti kapasitas daerah yang dinilai sudah di ambang batas karena minimnya logistik dan alat berat memperparah kondisi warga di pengungsian, terutama kelompok rentan.

“Status nasional akan membuka pintu pengerahan seluruh sumber daya negara (TNI/Polri, kementerian/lembaga) tanpa hambatan birokrasi, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti guru madrasah, ibu-ibu PKH, anak-anak, dan lansia di lokasi pengungsian,” tutur Dini.

Indikator keempat menekankan perlunya koreksi kebijakan lingkungan yang dinilai menjadi faktor pemicu dan memperbesar dampak bencana.

“Bencana ini adalah alarm keras tentang krisis ekologis akibat pembiaran alih fungsi lahan dan deforestasi di kawasan resapan,” ucap Dini.

Salah satu jalan yang putus akibat banjir yang melanda Kabupaten Bener Meriah, Aceh

Dorongan Presiden Ambil Alih Komando

Dini mengingatkan eskalasi bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.

Ia mendesak Presiden Prabowo segera mengambil alih komando penanganan bencana di wilayah terdampak dengan kewenangan tertinggi melalui penetapan status nasional.

“Hati kami bersama seluruh keluarga korban di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, empati saja tidak cukup. Pemerintah Pusat harus segera bertindak dengan kewenangan tertinggi, yakni menetapkan status Bencana Nasional,” kata Dini.

Pemerintah Catat Tiga Provinsi Sudah Berstatus Darurat Daerah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menetapkan status darurat bencana akibat banjir besar di wilayah masing-masing.

Pratikno mengatakan status darurat daerah memungkinkan pemerintah pusat mengerahkan seluruh sumber dayanya membantu penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.

"Dengan status Darurat Bencana Daerah, maka pemerintah mengerahkan menurut undang-undang kedaruratan kebencanaan untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin," ujar Pratikno dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (27/11/2025).

Kementerian Dalam Negeri juga menginstruksikan pemerintah daerah terdampak menggeser anggaran dari pos lain demi mempercepat penanganan bencana.

"Ini adalah masalah kemanusiaan yang harus kita selesaikan secepat-cepatnya, semaksimal mungkin. Dan justru kita harapkan pascarecovery-nya nanti kita bisa memperbaiki lebih baik lagi," ujar Pratikno.

Pratikno menambahkan Presiden Prabowo meminta proses tanggap darurat di Aceh, Sumut, dan Sumbar dilakukan secara serius dan cepat, bersamaan dengan persiapan pemulihan pascabencana.

“Pada saat yang sama, pemerintah mulai menyiapkan pemulihan agar infrastruktur yang terdampak dapat segera kembali berfungsi," ujar Pratikno.

Catatan BNPB menunjukkan bencana ini menimbulkan korban jiwa di tiga provinsi, yaitu 6 orang meninggal di Aceh, 9 orang meninggal di Sumatera Barat, dan 34 orang meninggal di Sumatera Utara.

Sebagian artikel ini telah tayang di KOMPAS.com dengan judul .

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang