Selesai Kasus "Pengantin Pesanan", Dedi Mulyadi Segera Urusi Kasus Dugaan TPPO Rizki
Setelah membantu pemulangan Reni Rahmawati, warga Sukabumi yang menjadi korban kasus "pengantin pesanan", Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menyoroti persoalan lain yang tak kalah serius: dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa remaja asal Kabupaten Bandung, Rizki Nur Fadhilah.
Dedi mengingatkan warga agar tidak mudah percaya pada ajakan menikah atau bekerja di luar negeri dengan iming-iming kesejahteraan, karena kasus serupa terus berulang dan memakan korban.
“Pada warga Jawa Barat, saya ingetin, jangan deh berorientasi kalau nikah sama orang asing, kemudian belum jelas statusnya siapa dia, itu akan jadi kaya,” kata Dedi Mulyadi di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Selasa (18/11/2025).
Peringatan setelah kasus “pengantin pesanan” Reni Rahmawati
Kasus Reni, yang dipaksa menikah dengan pria asal China dan berhasil dipulangkan pada Selasa (18/11/2025), disebut Dedi bukan hal baru. Menurutnya, penipuan berkedok pernikahan internasional sudah berkali-kali terjadi dan kerap melibatkan warga Jawa Barat.
"Ini kan perilaku-perilaku ini bukan hanya satu loh. Saya dulu waktu jadi bupati enggak tahu menangani berapa teteh-teteh yang sudah ada di Tiongkok saya balikin sudah beberapa. Saya enggak mau deh, ini peristiwa terakhir saja,” ujarnya.
Dedi menegaskan pentingnya mengikuti prosedur resmi jika hendak menikah dengan WNA, termasuk kejelasan status kewarganegaraan hingga pelibatan keluarga kedua pihak.
“Kalau menikah itu nanti harus jelas status kewarganegaraannya, nikahnya harus nikah resmi, kemudian juga ada keluarganya dari luar ke sini. Ini yang harus penting menjadi rambu-rambu bagi warga Jabar,” jelasnya.
Soroti kasus dugaan TPPO Rizki ke Kamboja
Setelah persoalan "pengantin pesanan", fokus Dedi kini bergeser pada dugaan TPPO yang menjerat Rizki Nur Fadhilah (18), remaja Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, yang diduga diberangkatkan ke Kamboja. Ia disebut dijebak bekerja sebagai penipu dengan modus platform percintaan.
Dedi mengaku baru menerima laporan mengenai kasus tersebut.
"Saya belum dengar sekarang. Ya sudah kita tangani deh. Saya baru dengar sekarang malah itu," ungkapnya.
Ia menilai praktik TPPO dengan tujuan Kamboja semakin marak dan kerap berakhir pada eksploitasi terhadap warga asal Jawa Barat.
Pemprov siap turun tangan
Pemerintah provinsi, kata Dedi, sejak lama telah memberi peringatan agar masyarakat tidak menerima tawaran kerja di luar negeri tanpa melalui lembaga resmi.
Ia bahkan membuka peluang menerbitkan kembali aturan larangan keberangkatan ke negara-negara tertentu yang memiliki rekam jejak buruk terhadap pekerja migran.
"Ya, kalau saya kan Provinsi itu sudah jelas melarang. Bila perlu nanti saya keluarin lagi peraturan Gubernur larangan warga Jabar untuk pergi ke daerah ini, daerah ini yang kemudian di negara tersebut menimbulkan penderitaan dan jumlahnya banyak," ujarnya.
Selain rawan eksploitasi, Dedi menilai TPPO juga membebani pemerintah daerah karena korban sering kali harus dipulangkan menggunakan anggaran publik.
"Enggak ada problem sih, tetapi kan apabila itu tidak terjadi kan pembiayaan bisa diarahkan untuk kepentingan lain," katanya.
Upaya berikutnya
Pemprov Jawa Barat disebut akan menindaklanjuti laporan keluarga Rizki serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keberadaan dan kondisi remaja tersebut di Kamboja.
Dengan dua kasus berbeda yang muncul bersamaan—“pengantin pesanan” dan dugaan TPPO Rizki—Dedi kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pencegahan serta edukasi kepada masyarakat agar tidak terperangkap iming-iming hidup lebih baik di luar negeri.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.
