Prabowo Bentuk Komite Reformasi Polri, Begini Tugasnya!

 Presiden RI, Prabowo Subianto menugaskan Komite Reformasi Polri untuk mempelajari, mengkaji, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki institusi Polri. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 7 November 2025.

"Tugas utama adalah mempelajari, mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan," ucap Prabowo. 

Adapun pengarahan itu disampaikan Prabowo seusai melantik 10 tokoh sebagai ketua dan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 7 November 2025.

Pelantikan komisi itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122 P/ 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Berikut daftar nama-nama Komite Reformasi Polri:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003–2008, Jimly Asshiddiqie.

2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. 

3. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

4. Menteri Dalam Negeri sekaligus Kapolri Periode 2016–2019 Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian.

5. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

6. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Periode 2019–2024 sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008–2013 Mahfud MD.

7. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

8. Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri.

9. Kapolri Periode 2019–2021 Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz.

10. Kapolri Periode 2015–2016 Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti.

Adapun komite tersebut dibentuk guna mengevaluasi dan mereformasi Polri, mengingat reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan masyarakat termasuk juga Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.

Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis 11 September, Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan langsung aspirasi mereka dan tuntutan dari masyarakat sipil langsung kepada Presiden Prabowo dalam sesi dialog, yang juga dihadiri beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan itu berlangsung selama tiga jam.

Aspirasi mengenai reformasi Polri yang disampaikan GNB itu telah direncanakan dan dirumuskan konsepnya oleh Presiden Prabowo.

Usulan itu juga disampaikan usai peristiwa kericuhan demonstrasi pada 25 - 30 Agustus 2025 lalu.

Pelantikan Komite Reformasi Polri di Istana Merdeka

Sebab, aksi unjuk rasa pada 28 Agustus 2025 lalu diwarnai oleh perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga merenggut nyawa seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Brimob Polri.

Anggota GNB, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pembentukan tim investigasi independen perlu dilakukan agar tak menimbulkan fitnah kepada masyarakat sipil, termasuk aktivis dan mahasiswa yang menggelar demonstrasi.