Listrik Desa Jadi Bukti Nyata Pemerataan Energi Era Pemerintahan Prabowo

 Pemerintah terus memperluas akses energi untuk masyarakat di seluruh pelosok negeri. Di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto, program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dijalankan untuk memastikan setiap warga Indonesia merasakan terang pembangunan, tanpa terkecuali.

Kini, hampir seluruh desa di Indonesia telah menikmati listrik. Kehadiran energi di desa bukan hanya sekadar penerangan, tetapi juga bukti kehadiran negara yang membuka peluang sosial dan ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah terpencil.

“Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, dikutip Jumat, 24 Oktober 2025.

Program Listrik Desa telah menjangkau 10.068 lokasi dan memberikan manfaat bagi lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Sementara realisasi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) periode 2024 telah diterima oleh 155.429 rumah tangga (RT), dan hingga September 2025 sebanyak 135.482 RT sudah terpasang dari target 215.000 RT hingga akhir tahun.

Melalui dua program unggulan ini, pemerintah berkomitmen mempercepat pemerataan energi nasional sebagai bagian dari keadilan dan kemandirian bangsa.

Meski rasio elektrifikasi nasional kini sudah mencapai 99,1 persen, Bahlil mengakui masih ada wilayah yang sulit dijangkau. Sebaran rumah di pulau-pulau terluar dan kawasan pedalaman menjadi tantangan utama dalam mewujudkan akses listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian ESDM mempercepat transisi menuju energi bersih dengan mendorong pembangunan pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” ucap Bahlil.

Bahlil juga menegaskan tekad pemerintah mempercepat pencapaian elektrifikasi 100 persen. “Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita,” tuturnya.

Kisah keberhasilan program ini nyata di lapangan. Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kini bisa menikmati rumah yang terang setiap malam tanpa perlu lagi menyalakan genset.

“Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang,” kata Ruslam.

Sementara di Papua Barat, Elias Inyomusi, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, juga merasakan manfaat besar dari hadirnya Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi.

“Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita,” ujar Elias.

Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen pada tahun 2030. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan hingga ke pelosok Indonesia.