Satu Tahun Prabowo Gibran, Apakah Hilirisasi Sudah Menampakkan Hasil?

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menilai kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini bukan lagi sekadar jargon politik. Menurutnya, inilah wujud nyata transformasi ekonomi yang selama ini diupayakan Indonesia, dari negara berbasis ekspor bahan mentah menuju negara industri bernilai tambah.

“Hilirisasi itu bukan sekadar narasi. Hilirisasi ini adalah bentuk dari transformasi ekonomi Indonesia, dari yang tadinya berbasis komoditas menjadi minimal pengolahan barang setengah jadi,” kata Bambang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin 20 Oktober 2025.

Bambang menegaskan, arah kebijakan ini sejalan dengan Asta Cita kelima Presiden Prabowo Subianto, yakni melanjutkan hilirisasi dan melaksanakan industrialisasi untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. Ia menambahkan, baik DPR maupun pemerintah berkomitmen mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar berjalan terukur dan berkelanjutan.

“Kita lihat pemerintah sangat serius. Kenapa saya katakan bahwa hilirisasi ini bukan sekadar wacana? Action plan-nya sudah jelas. Untuk melakukan hilirisasi dan mewujudkannya sudah dibentuk Satgas Hilirisasi. Apa yang mau dilakukan dalam hilirisasi (sudah) ditentukan dan difokuskan,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Bambang, telah menyusun peta jalan hilirisasi dengan fokus pada 28 komoditas unggulan. Rencana itu mencakup sektor minerba, kelautan dan perikanan, hingga perkebunan, dengan total nilai investasi yang diproyeksikan mencapai US$618 miliar hingga tahun 2040.

Salah satu langkah strategisnya adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Satgas ini telah menyerahkan 18 dokumen feasibility study (FS) kepada BPI Danantara sebagai lembaga pelaksana pembiayaan dan proyek.

Dari total proyek tersebut, delapan di antaranya berasal dari sektor mineral dan batu bara dengan nilai investasi mencapai US$20,1 miliar atau sekitar Rp321,8 triliun. Proyek-proyek itu diperkirakan mampu menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja baru di berbagai daerah.

“Ada 18 proyek hilirisasi yang diserahterimakan kepada Danantara. Nah, Danantara ini siapa? Danantara ini adalah pihak yang akan membiayai dan melaksanakan proyek-proyek tersebut. Konsepnya adalah B2B. Karena kalau hilirisasi hanya mengandalkan anggaran dari APBN, tidak akan terjadi,” sambungnya.

Bambang mengakui, hilirisasi sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah bukan tanpa tantangan. Namun, ia menegaskan Komisi XII akan terus mengawal kebijakan ini, terutama di sektor hulu seperti batu bara dan mineral.

“Nah, tentunya ini menjadi satu tantangan, challenge bagi kita. Terkait dengan bagaimana kita menerjemahkan Asta Cita yang kelima, saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR itu sejalan,” ujarnya.

Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah, BUMN seperti MIND ID, dan pelaku usaha menjadi pondasi kuat dalam mendorong transformasi industri nasional. Hilirisasi, kata Bambang, tidak hanya memperkuat daya saing ekonomi, tetapi juga memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta pemberdayaan UMKM di sekitar kawasan tambang.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat, realisasi investasi hilirisasi pada semester I 2025 mencapai Rp280,08 triliun. Dari jumlah itu, Rp193,8 triliun berasal dari sektor minerba, dengan kontribusi terbesar dari nikel senilai Rp94,1 triliun, disusul tembaga Rp40 triliun, bauksit Rp27,7 triliun, besi baja Rp21,5 triliun, timah Rp3,5 triliun, serta komoditas lainnya seperti pasir silika, emas, perak, kobalt, mangan, batubara, dan aspal buton senilai Rp7 triliun.

Melalui pendekatan yang terintegrasi, hilirisasi kini dipandang bukan sekadar kebijakan industri, tetapi sebagai instrumen pembangunan ekonomi jangka panjang. Program ini memperluas peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah — langkah penting menuju visi besar Indonesia Emas 2045.