Digeruduk 18 Gubernur Protes Pemangkasan TKD, Begini Respons Menkeu Purbaya

—  Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) di Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

Mereka menyampaikan protes keras terhadap rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai memberatkan pemerintah daerah.

Mereka datang sebagai bagian dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), menyuarakan keberatan kolektif atas kebijakan yang berpotensi memangkas anggaran daerah hingga 20–30 persen di level provinsi dan bahkan 60–70 persen di beberapa kabupaten dan kota.

Para Gubernur Kompak Tolak Pemotongan TKD

Dalam pertemuan tertutup itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menjadi salah satu yang paling vokal.

Ia mengatakan seluruh kepala daerah yang hadir sepakat menolak kebijakan pemotongan TKD karena dinilai dapat melumpuhkan banyak program pembangunan daerah.

“Semuanya tidak setuju karena ada beban PPPK yang cukup besar dan janji pembangunan jalan serta jembatan yang juga besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada yang sampai 60–70 persen, itu berat,” ujar Sherly seusai pertemuan.

Ia menegaskan bahwa beban pembayaran gaji PPPK menjadi masalah utama.

Jika dana transfer dari pusat berkurang, daerah akan kesulitan menjalankan program prioritas dan layanan publik.

“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menyampaikan keberatan serupa. Ia menilai pemangkasan TKD tidak memperhatikan kondisi khusus setiap wilayah.

“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” ujarnya.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) bersama Gubernut Malut, Sherly Tjoanda Laos, memberikan keterangan pers usai menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Respons Purbaya: Kritik Itu Wajar

Menanggapi gelombang protes tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai penolakan para gubernur adalah hal yang lumrah dan wajar.

“Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal,” kata Purbaya usai pertemuan dengan para kepala daerah di Gedung Kemenkeu.

Namun, ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memperbaiki kualitas belanja publik sebelum meminta tambahan anggaran.

Menurutnya, masih banyak daerah dengan serapan anggaran rendah dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tinggi setiap tahun.

“Pemerintah pusat tidak mungkin terus menambah beban anggaran tanpa memastikan efektivitas penggunaannya. Banyak daerah yang serapannya rendah dan tidak tepat sasaran. Ini yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Fokus Purbaya: Efisiensi dan Akuntabilitas

Purbaya menjelaskan, keputusan untuk menyesuaikan TKD dilakukan karena kondisi fiskal nasional sedang ketat.

Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara belanja strategis nasional dan kemandirian fiskal daerah.

“Kalau uangnya banyak tapi tidak dibelanjakan dengan efektif, hasilnya juga tidak akan terasa bagi masyarakat. Kita ingin setiap rupiah yang ditransfer berdampak nyata,” ujarnya.

Menurutnya, penyesuaian anggaran bukan bentuk pengurangan dukungan terhadap daerah, melainkan langkah untuk mendorong efisiensi dan transparansi penggunaan dana publik.

Pemangkasan TKD Belum Final, Dialog Akan Dilanjutkan

Meski ramai ditolak, Purbaya menegaskan bahwa rencana pemangkasan TKD 2026 belum bersifat final.

Ia membuka peluang untuk dialog lanjutan bersama APPSI guna membahas kembali skema transfer dengan mempertimbangkan kebutuhan riil setiap daerah.

“Kami akan berdiskusi lagi agar kebijakan ini tetap proporsional dan tidak menghambat pelayanan publik di daerah,” kata Purbaya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal nasional, terutama untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan kesejahteraan ASN tanpa mengorbankan pembangunan di daerah.

Isu Panas Jelang RAPBN 2026

Rencana pemangkasan TKD menjadi salah satu isu fiskal paling panas menjelang pembahasan RAPBN 2026.

Pemerintah tengah menata ulang postur anggaran agar tetap bisa menjalankan program strategis nasional di tengah tekanan penerimaan negara yang terbatas.

Sementara itu, bagi banyak daerah, kebijakan ini dianggap mengancam keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.

Purbaya sendiri memandang protes dari para gubernur sebagai bagian dari demokrasi fiskal yang sehat.

“Kritik boleh, tapi kinerja juga harus ikut naik,” ujarnya menutup pernyataan.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul "18 Gubernur Ramai-ramai “Geruduk” Kemenkeu, Protes Pemotongan Transfer Daerah".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.