Respons 17+8 Tuntutan Rakyat, Menkeu Purbaya: Saya Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi, Hilang Otomatis

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang muncul dalam beberapa aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 bukanlah representasi seluruh masyarakat.

Menurutnya, aspirasi tersebut hanya berasal dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini.

"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Ia menekankan bahwa gelombang protes tersebut akan mereda seiring perbaikan perekonomian nasional, dan dirinya berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

Purbaya menyadari target pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen, seperti dicanangkan Presiden Prabowo, tidak bisa dicapai seketika.

"Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," tambahnya. Hal ini menunjukkan strategi pemerintah fokus pada penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Apa Latar Belakang Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat?

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat muncul setelah demonstrasi di berbagai daerah pada Agustus 2025.

Pemicunya adalah protes terhadap kenaikan tunjangan DPR RI dan sikap anggota Dewan dalam merespons kritik publik.

Tuntutan tersebut diberikan tenggat hingga 5 September 2025 dengan tema “Transparansi, Reformasi, Empati.”

Beberapa poin utama terkait sektor ekonomi antara lain:

• Menjamin upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojek online.
• Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal.
• Melindungi buruh kontrak dari ketidakpastian kerja.
• Membuka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan sistem outsourcing.

Bagaimana Jejak Karier Purbaya Yudhi Sadewa?

Fakta menarik, Purbaya Yudhi Sadewa merupakan lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB). Lahir di Bogor pada 7 Juli 1964, ia memulai karier sebagai insinyur lapangan di Schlumberger Overseas SA antara 1989–1994 sebelum banting setir ke bidang ekonomi.

Purbaya kemudian menjadi Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005), Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.

Kariernya di pemerintahan dimulai sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Perekonomian (2010–2014) dan anggota Komite Ekonomi Nasional pada periode sama. 

Pada 2015, ia menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden dan Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016).

Selanjutnya, ia berperan sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman (2018–2020).

Puncaknya, Purbaya dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 3 September 2020, menjaga stabilitas perbankan nasional. Ia juga pernah menjadi komisaris di PT Inalum (Persero), holding BUMN pertambangan.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Menkeu Purbaya soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Itu Suara Sebagian Kecil Masyarakat... ".

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.