Kementerian Haji Ungkap Prabowo Minta BPIH Turun, Diputuskan November
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat tertutup bersama Kementerian Haji dan Umrah pada Selasa, 30 September 2025. Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bisa turun.
"Ya pada prinsipnya terkait dengan BPIH karena sesuai dengan perintah Presiden kami berharap bisa bareng-bareng bahas dengan DPR itu bisa menurunkan BPIH karena Perintah Presiden itu BPIH," kata Dahnil.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf juga mengungkap BPIH menjadi salah satu bahasan bersama Komisi VIII DPR. Ia juga mendorong segera dibentuk pantia kerja (panja) terkait BPIH.
Ilustrasi naik haji
"Tentu kita ingin panja tentang BPIH segera bisa dibentuk dan segera menetapkan BPIH untuk calon jemaah haji kita," ucapnya.
Irfan berharap pada bulan November mendatang persoalan BPIH bisa diputuskan. Agar nantinya semua persiapan terkait haji bisa segera berjalan.
"Kita harapkan mungkin November akan sudah ada putus tentang BPIH-nya. Sehingga calon jemaah kita bisa segera melunasinya, kemudian semua persiapan akan segera berjalan," ucap Irfan.
Di sisi lain, Irfan menyebut Indonesia mendapat kuota haji 221 ribu pada tahun 2026. "Kita mendapatkan kuota yang sama dengan tahun lalu, 221 ribu dan sekarang ini kita akan segera membaginya ke provinsi-provinsi," katanya.
PPIH Arab Saudi 2025 melepas kepulangan jemaah haji Indonesia di Madinah
Irfan mengungkapkan, dengan menggunakan aturan di UU Haji dan Umrah, masa tunggu jemaah tidak akan lebih lama dari sebelumnya.
“Dengan menggunakan antrean itu, maka akan terjadi keadilan yang merata baik dari Aceh sampai Papua, antreannya sama, 26,4 tahun,” jelasnya.
