Dana Transfer Pusat ke Daerah Dipangkas, Dedi Mulyadi: Bukan Turun, Itu Mah Hilang
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan kebijakan penghematan besar-besaran dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Langkah ini diambil setelah dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan, membuat anggaran Jawa Barat harus direstrukturisasi agar tetap mampu melayani kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam rapat bersama jajaran di Kantor Gubernur, Bandung, Rabu (24/9/2025), Dedi memaparkan data yang juga disiarkan lewat kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Secara nasional, dana transfer daerah turun dari Rp919 triliun pada 2025 menjadi Rp693 triliun pada 2026. Untuk Jawa Barat, penurunan mencapai Rp2,458 triliun.
Rinciannya, dana bagi hasil pajak pusat merosot tajam dari Rp2,2 triliun menjadi hanya Rp843 miliar.
Dana alokasi umum (DAU) juga ikut turun dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, sementara dana alokasi khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar dihapus total. Adapun DAK nonfisik untuk BOS hanya turun tipis dari Rp4,8 triliun ke Rp4,7 triliun.
“Bukan turun, itu mah hilang, Pak. Kalau turun mah 10 persen," kata Dedi.
Apa Saja yang Akan Dipangkas?
Dedi menegaskan, program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti pembangunan ruang kelas baru, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial tidak akan tersentuh. Namun, sejumlah kegiatan dinilai tidak mendesak akan dipangkas, di antaranya:
- Jamuan makan dan snack dihapus, hanya menyisakan air mineral.
- Pemakaian listrik dikurangi 50 persen, kantor dipadamkan di malam hari kecuali area depan.
- Penggunaan air dan fasilitas digital dipotong separuh dari anggaran sebelumnya.
- Perjalanan dinas dipangkas hingga setengah, baik untuk pegawai kantor maupun sekolah.
- Seremoni dibatasi hanya pada upacara 17 Agustus dan peringatan hari jadi Jawa Barat.
- Belanja hibah kemungkinan besar ditiadakan jika tidak mendesak.
Dedi juga memastikan efisiensi tidak menyentuh pekerja lapangan seperti satpam dan office boy.
“Itu kehidupan mereka yang harus kita jaga,” tegasnya.
Meski APBD 2026 dalam kondisi berat, Dedi menekankan pemerintah daerah tetap harus berjuang melayani masyarakat.
“Seberat-seberatnya sekarang, masih punya bensin, kantor, dan internet. Jadi ya sudah, sebagai pemimpin pejuang anggap ini cara untuk meraih kemajuan dengan kerja keras,” ujarnya.
“Pokoknya yang berkunjung ke Jawa Barat nanti jangan komplain sama saya. Karena saya hanya nyuguhin air putih. Karena punyanya tinggal itu," imbuhnya.
Bagaimana Perubahan APBD 2025?
Menariknya, kondisi ini berbeda dengan kebijakan pada APBD Perubahan 2025. Saat itu, Dedi Mulyadi justru menaikkan alokasi anggaran infrastruktur dan kesehatan secara signifikan.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa anggaran infrastruktur naik dari Rp2,1 triliun menjadi Rp4,9 triliun. Kesehatan juga meningkat Rp81,3 miliar hingga total Rp2,5 triliun.
Tak hanya itu, anggaran ketahanan pangan naik Rp64,2 miliar menjadi Rp767 miliar, sedangkan pendidikan bertambah Rp120 miliar hingga mencapai Rp11,3 triliun.
“Ini kan kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi, dan teman-teman bisa melihat dari angka-angka ini keseriusan, komitmen Pemda,” kata Herman.
Untuk menopang belanja, Pemprov Jabar mengandalkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan target Rp9,7 triliun. Rinciannya, target PKB Rp6,2 triliun dan BBNKB Rp3,5 triliun, termasuk pemutihan pajak.
“Pendapatan sendiri kami targetkan Rp31 triliun. Target ini progresif, tapi pelayanan publik harus terus berjalan,” tegas Herman.
Meski begitu, ia mengakui tantangan datang dari meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang justru menekan penerimaan pajak daerah.
Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Dedi Mulyadi Efisiensi Besar-besaran APBD 2026, Siap-siap Cuma Disuguhi Air Putih!".
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
