Dedi Mulyadi Hentikan Sementara Rekrut CPNS Baru Usai APBD Jabar 2026 Dipangkas

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadapi tantangan berat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Pasalnya, dana transfer pusat ke daerah turun drastis hingga Rp 2,458 triliun. Kondisi ini memaksa Pemprov Jabar melakukan penyesuaian besar-besaran di sejumlah pos anggaran.

Dedi menjelaskan, penurunan tajam terutama berasal dari dana bagi hasil pajak pusat yang semula Rp 2,2 triliun kini hanya Rp 843 miliar.

Jawa Barat otomatis kehilangan lebih dari Rp 1,2 triliun. Selain itu, dana alokasi umum (DAU) juga menurun dari Rp 4 triliun menjadi Rp 3,3 triliun.

Lebih jauh, pemerintah pusat menghapus Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 276 miliar yang biasanya digunakan untuk pembangunan jalan, irigasi, dan ruang kelas. Dedi menyesalkan kondisi ini.

“Dana untuk bangun jalan, irigasi, bangun puskesmas tahun 2026 tidak ada, tidak ada harapan,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).

Tak hanya itu, DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga berkurang dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 4,7 triliun. Padahal, jumlah siswa SMA/SMK di Jawa Barat terus meningkat.

Bagaimana Dampaknya ke APBD Jawa Barat?

Penurunan dana transfer pusat menyebabkan proyeksi APBD Jabar 2026 turun dari Rp 31,1 triliun menjadi Rp 28,6 triliun. Dengan kata lain, Jawa Barat kehilangan lebih dari Rp 2 triliun anggaran.

Meski demikian, Dedi menegaskan komitmennya untuk tidak mengurangi anggaran infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

“Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pendidikan, layanan kesehatan, dan irigasi tidak boleh berkurang,” katanya.

Pos Anggaran Mana yang Dikurangi?

Untuk menutup kekurangan, Pemprov Jabar melakukan efisiensi di sejumlah pos:

• Belanja pegawai: dipangkas Rp 768 miliar dari total Rp 9,9 triliun dengan menunda pengangkatan CPNS baru.
• Belanja hibah: diturunkan dari Rp 3,03 triliun menjadi Rp 2,3 triliun. Skema Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dialihkan langsung ke beasiswa individu.
• Bantuan keuangan untuk Kabupaten/Kota: turun dari Rp 2 triliun menjadi Rp 1,2 triliun.
• Belanja barang dan jasa: dikurangi dari Rp 7,6 triliun menjadi Rp 6,9 triliun, dengan target tambahan efisiensi hingga Rp 5 triliun. Penghematan mencakup listrik, air, internet, telepon, hingga jamuan makan.

Apa Strategi Penghematan yang Dijalankan?

Dedi menekankan efisiensi akan menyasar kebutuhan operasional kantor pemerintahan. Listrik dan AC hanya dinyalakan saat jam kerja. Pemakaian air dan internet juga dipangkas.

“Listrik di seluruh dinas kantor Provinsi Jabar hanya dinyalakan pada waktu jam kerja dan pada waktu ada pekerjaan. Kalau ASN-nya tidak kerja di ruangan, matikan,” ucapnya.

Biaya jamuan makan pun ditekan. Anggaran Rp 5 miliar di Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar hanya akan digunakan untuk air minum.

Jika ada kegiatan, penyediaan makanan dilakukan dengan memasak langsung, bukan lewat katering.

“Nggak ada katering,” tegasnya.

Meski APBD 2026 mengalami koreksi besar, Dedi memastikan keberpihakan pada layanan publik tetap terjaga. Pengurangan hanya dilakukan pada sektor administratif, bukan pada kebutuhan masyarakat.

"Agar layanan kita pada masyarakat tidak berubah meskipun anggaran kita mengalami penurunan tajam," kata Dedi. Ia menegaskan pembangunan jalan, jembatan, sekolah, hingga lampu penerangan jalan umum tetap jadi prioritas.

Dedi menegaskan bahwa kondisi ini bukan alasan untuk menyerah.

“Jalan kudu halus, jembatan kudu halus, sekolah harus bagus, lampu-lampu PJU harus bagus, kita tetap prima. Jangan pernah menyerah,” ujarnya optimistis.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Tunda Pengangkatan CPNS Imbas Dana Transfer Pusat ke Jabar Turun Rp 2,4 Triliun.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.