Purbaya Ungkap Prabowo Setuju Bank RI Diguyur Dana Rp200 T

 Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Presiden Prabowo Subianto setuju soal pemindahan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional. Dana tersebut bakal dipindahkan dalam bentuk rekening pemerintah. 

Purbaya menjelaskan kebijakan pemerintah itu bertujuan untuk menggerakkan perekonomian sehingga tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat segera tercapai.

"Sudah, sudah setuju (Presiden)," ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 10 September 2025.

Selain itu, dana Rp 200 triliun nantinya akan diberikan kepada perbankan, dengan tujuan dapat meningkatkan penyaluran kreditnya kepada masyarakat.

"Tujuannya supaya bank punya duit, banyak cash tiba-tiba, dan dia (bank) gak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi, kita memaksa market mekanisme berjalan," katanya.

Purbaya menyatakan pemerintah juga akan mengupayakan dana yang disalurkan kepada perbankan itu tidak juga digunakan untuk instrumen Surat Utang Negara (SUN). Sebab, pemerintah ingin peredaran uang benar-benar terjadi di masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.

"Ini seperti anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank, tetapi kalau saya mau pakai, saya ambil. Tetapi, nanti diupayakan, nanti penyalurannya bukan dibelikan SUN lagi," kata Purbaya.

"Kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi, uangnya betul-betul ada (dalam) sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan," sambungnya.

Sebagai informasi, Purbaya berencana menarik dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp200 triliun untuk meningkatkan kinerja perekonomian.

“Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” kata Purbaya dalam wawancara cegat usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu.

Hingga sejauh ini, Purbaya menilai faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah lambatnya penyaluran belanja pemerintah yang membuat sistem keuangan menjadi kering.

“Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak,” katanya pula.