Thaksin Shinawatra Menerima Hukuman Penjara Satu Tahun, Akibat Penyalahgunaan Kekuasaan

Mahkamah Agung Thailand pada Selasa, 9 September 2025, menjatuhkan hukuman satu tahun penjara terhadap mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Putusan ini menyusul penilaian pengadilan bahwa masa tahanan Thaksin yang dilakukan di rumah sakit tidak sah menurut hukum.

Thaksin, yang memimpin Thailand sejak 2001 hingga digulingkan dalam kudeta militer pada 2006, menyatakan menerima keputusan tersebut. “Saya menerima keputusan ini,” katanya melalui unggahan di media sosial.

Pengasingan Thaksin yang Kontroversial

Thaksin, yang berusia 76 tahun, kembali ke Thailand pada 2023 setelah 15 tahun hidup dalam pengasingan.

Ia dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, namun hanya mendekam di penjara kurang dari 24 jam.

Setelahnya, ia dipindahkan ke rumah sakit dengan alasan kesehatan dan menghabiskan enam bulan di sana sebelum dibebaskan bersyarat.

Pengasingan Thaksin di rumah sakit sejak awal menimbulkan banyak spekulasi.

Beberapa pihak meragukan keparahan kondisi kesehatannya dan menduga ia mendapat perlakuan khusus.

Namun, Mahkamah Agung Thailand menilai bahwa penahanan di rumah sakit tidak bisa dihitung sebagai masa hukuman penjara.

“Pengadilan menilai bahwa sakitnya bukanlah masalah mendesak. Tinggal di rumah sakit tidak dapat dihitung sebagai masa hukuman penjara,” ujar hakim yang membacakan putusan tersebut. 

“Pengadilan akan mengeluarkan surat perintah penahanan, dan pejabat dari Penjara Bangkok Remand akan membawanya,” tegas hakim.

Thaksin Menghadapi Putusan dengan Sikap Tegas

Thaksin menghadiri persidangan dengan mengenakan jas dan dasi kuning, yang merupakan warna yang identik dengan monarki Thailand.

Dalam unggahan media sosialnya, ia menyampaikan bahwa meski kehilangan kebebasan fisik, ia masih memiliki kebebasan berpikir untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

Putrinya, Paetongtarn Shinawatra, yang juga baru saja dicopot dari jabatannya sebagai perdana menteri, memberikan dukungan moral kepada Thaksin di luar gedung pengadilan.

“Keluarga saya khawatir padanya, tetapi kami juga bangga. Ia melakukan banyak hal bersejarah untuk negara ini melalui kebijakannya,” ujar Paetongtarn.

Sejumlah pendukung Thaksin juga berkumpul di sekitar pengadilan untuk mengekspresikan kesedihan dan kekaguman mereka terhadap mantan perdana menteri itu.

Kemunduran Keluarga Shinawatra dalam Politik Thailand

Putusan ini menandai kemunduran lebih lanjut bagi keluarga Shinawatra dalam dunia politik Thailand. Sebelumnya, adik Thaksin, Yingluck Shinawatra, juga digulingkan melalui keputusan pengadilan. Selain itu, iparnya sempat memimpin Thailand untuk waktu yang singkat.

Meski pernah menjadi simbol perlawanan terhadap elit konservatif dan militer, pengaruh politik Thaksin kini dianggap semakin menurun.

Kesepakatan politik yang ia buat dengan mantan rival militer saat kembali ke Thailand pada 2023 bahkan dinilai sebagai pengkhianatan oleh sebagian pendukung.

Saat ini, partai Thaksin, Pheu Thai, resmi berada di posisi oposisi setelah parlemen menunjuk Anutin Charnvirakul sebagai perdana menteri baru.

Thaksin Tetap Jadi Figur Kontroversial dalam Politik Thailand

Para pendukungnya memuji kebijakan populisnya yang dianggap berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan perekonomian nasional. 

Di sisi lain, para kritikus menuduhnya otoriter dan terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan Profil Thaksin Shinawatra, Eks PM Thailand yang Masuk Pengurus Danantara.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.