AP Pangkas Ratusan Staf, AI Disebut Jadi Biang Kerok
Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam industri media kini tidak lagi sekadar alat bantu produksi. Teknologi ini mulai digunakan secara agresif oleh perusahaan untuk merombak struktur bisnis, termasuk mengurangi tenaga kerja manusia.
Dampaknya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) jurnalis mulai terlihat nyata.
Di Amerika Serikat, fenomena ini memicu konflik serius antara perusahaan media dan pekerja. Associated Press (AP) dan ProPublica menjadi dua contoh terbaru bagaimana penggunaan AI memicu ketegangan, mulai dari PHK massal hingga aksi mogok kerja.
Associated Press dilaporkan telah mengirimkan pemberitahuan PHK kepada sedikitnya 120 jurnalis di Amerika Serikat. Sebagian besar dari mereka merupakan pekerja berpengalaman.
Perusahaan juga menawarkan skema buyout atau pesangon, namun langkah ini dilakukan tanpa pemberitahuan maupun negosiasi dengan serikat pekerja.
Manajemen AP menyebut, langkah tersebut sebagai bagian dari transformasi bisnis di tengah perubahan lanskap media. Perusahaan kini tidak lagi bergantung pada model bisnis tradisional berbasis surat kabar.
“Kami bukan perusahaan surat kabar dan sudah lama tidak demikian,” demikian pernyataan manajemen, sebagaimana dilansir dari People's World, Senin, 13 April 2026.
Pendapatan dari surat kabar kini hanya menyumbang sekitar 10 persen bagi AP, turun 24 persen dalam empat tahun terakhir. Sementara itu, perusahaan mengandalkan pendapatan dari AI, pasar digital, layanan cloud, serta konten visual dan video.
Fenomena PHK akibat AI disebut bukan hanya terjadi di satu perusahaan. Analis keuangan dari Goldman Sachs memperkirakan dampaknya terjadi secara luas di seluruh Amerika Serikat.
Mereka mencatat AI telah menyebabkan sekitar 5.000 hingga 10.000 PHK per bulan pada tahun lalu. Tahun ini, jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 16.000 PHK per bulan.
Perusahaan menyebut langkah ini sebagai “reinvestment” atau investasi ulang ke teknologi seperti software, cloud, dan sistem kerja berbasis mesin. Namun, kritik di media sosial menyebut langkah ini justru mengorbankan kualitas jurnalisme di tengah kebutuhan publik akan informasi yang akurat dan independen.
Di tengah tren tersebut, sekitar 150 staf ProPublica mengambil langkah tegas. Mereka melakukan pemungutan suara dan 92 persen mendukung aksi mogok kerja terkait kondisi kerja dan ancaman penggunaan AI.
Presiden NewsGuild, Jon Schleuss, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dalam menghadapi perkembangan teknologi ini. “Dunia kita membutuhkan lebih banyak jurnalisme investigatif untuk kepentingan publik,” ungkapnya.
Ia juga menekankan perlunya aturan tegas dalam kontrak kerja. "ProPublica harus memiliki ketentuan kontrak yang melarang potensi penggunaan kecerdasan buatan untuk menggantikan jurnalis dan pekerja lain yang menjadikan ProPublica publikasi penting seperti sekarang," katanya.
Terkait ini, serikat pekerja News Media Guild juga mengkritik langkah AP yang dinilai tidak transparan dan merugikan pekerja. Mereka menilai perusahaan sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang mampu beradaptasi, tetapi tidak diberi dukungan.
“AP mempekerjakan ratusan jurnalis berbakat yang bersedia dan mampu beradaptasi dengan lanskap media yang berubah. “Namun perusahaan menolak memberikan pelatihan dan alat yang sesuai,” paparnya.
Serikat pekerja juga menyoroti keputusan AP yang dianggap justru melemahkan kualitas jurnalisme. “Sebaliknya, AP terus menyingkirkan staf berpengalaman dan bermain-main dengan kecerdasan buatan, mengabaikan peluang untuk membedakan berita AP sebagai karya yang dibuat oleh jurnalis manusia.”
