Amran Pecat Staf Kementan Ngaku Dirjen dan Palak Petani Ratusan Juta

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, memecat seorang staf yang mengaku sebagai Direktur Jenderal di Kementan, dan memalak petani hingga ratusan juta rupiah untuk mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Amran mengakui bahwa secara pribadi keputusan itu sangat berat, karena dirinya terbiasa mengabdi dan membantu masyarakat. Namun demi negara, menurutnya seluruh penyimpangan harus ditindak karena fasilitas kementerian berasal dari pajak rakyat.

"'Lapor Pak Amran' membuahkan hasil. Ada traktor di 99 titik. Setiap (petani) 'ngambil' traktor itu (oknum staf minta) bayar. Padahal itu gratis untuk rakyat. Ada pegawai Kementerian (Pertanian), ya diberhentikan, apa boleh buat," kata Amran dalam konferensi pers, Jumat, 28 November 2025.

Berdasarkan laporan masyarakat, Amran mengaku pihaknya mengungkap adanya pungutan berkisar Rp 50 juta hingga Rp 600 juta, setiap pengambilan alsintan di berbagai daerah. Kementan pun langsung bertindak dengan menyerahkan seluruh berkas kepada kepolisian untuk diperiksa secara menyeluruh.

"Langsung tindaklanjuti, kalau perlu bawa, periksa hari ini. Dan Pak Sekjen, berhentikan (staf) di kementerian. Enggak boleh. Saya sudah bilang, jangan macam-macam. Aku dapat, pasti saya pecat. Enggak boleh," ujar Amran.

Dia menegaskan, praktik pemerasan kepada petani tidak manusiawi karena mereka sudah hidup dengan berbagai kesulitan, sehingga negara wajib hadir untuk memastikan bantuan diberikan gratis tanpa pungutan apa pun.

Selain oknum internal, Amran menyebut ada pihak luar yang turut menipu petani dan meminta aparat kepolisian segera mengejar mereka karena aksi tersebut merugikan negara serta menghambat program bantuan nasional.

"Dan pelakunya dari (Kementerian) Pertanian satu. Dari luar lebih banyak. Dan aku berhentikan hari ini (yang dari Kementerian Pertanian)," ujarnya.

Amran mengungkapkan, setidaknya dari 99 titik yang diketahui, setiap titik melibatkan beberapa penerima. Sehingga potensi kerugian sangat besar dan harus ditindak cepat melalui penelusuran bukti serta pemeriksaan lanjutan.

Amran juga mengapresiasi keberanian masyarakat melapor, karena dari 2.890 laporan dalam satu minggu, sebanyak 504 laporan telah diverifikasi dan menjadi dasar penindakan yang kini membuahkan hasil nyata di lapangan.

Amran menegaskan, baik bantuan traktor, benih dan bibit termasuk kakao, mente, kelapa, pala dan tebu, merupakan program gratis bernilai triliunan rupiah sehingga masyarakat harus menolak dan melaporkan bila dimintai biaya.

Dia memastikan identitas seluruh pelapor dijamin kerahasiaannya dan hanya diketahui oleh dirinya, serta satu asisten pribadi. Sehingga masyarakat dapat mengirim bukti tanpa rasa takut karena keamanan mereka dipastikan terjaga penuh.

Oknum Kementerian Pertanian yang diberhentikan diketahui bekerja di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan namun sering mengaku sebagai dirjen ketika bertugas di lapangan, ujar dia.

Amran mengatakan oknum tersebut sudah mengaku menerima uang berkali-kali, padahal sebelumnya berpura-pura khilaf, sehingga kasus itu menjadi bukti bahwa pungutan ilegal harus ditindak tegas sebagai tindak pidana.

"Dia masih muda. Aku tanya, dia langsung nangis. Nih, kamu ambil uang enggak? 'Iya, Pak khilaf'. Bagaimana khilaf? Bolak-balik ambil uang. Petani itu sudah sulit hidupnya, jangan dibikin berat," ujarnya.