Pemerintah Siapkan Lompatan Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi mengumumkan Arah Indonesia Digital, panduan pembangunan digital yang mencakup aspek terhubung, tumbuh, dan terjaga.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa Arah Indonesia Digital selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan Rancangan Strategis 2025-2029 yang berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dalam aspek terhubung, Kemkomdigi berupaya menghadirkan konektivitas digital yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau. Guna menghadirkan konektivitas yang inklusif, Kemkomdigi telah melakukan lelang seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz yang diarahkan untuk menghadirkan layanan akses internet terjangkau.
Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan seluruh masyarakat bisa menikmati akses internet yang terjangkau pada 2026. "Sehingga inklusifitas juga bisa dirasakan dari sisi keterjangkauannya bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk mengakses internet," katanya di Jakarta, Rabu, 10 Desember 2025.
Dalam aspek tumbuh, pemerintah menekankan perlunya menghadirkan ekosistem digital yang bisa memberdayakan, memperkuat pelaku usaha lokal, serta membuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas.
Menkomdigi mengemukakan perlunya mendorong terwujudnya ekosistem digital yang mampu meningkatkan perdagangan, menumbuhkan talenta digital, serta menciptakan kolaborasi yang sehat. "Transformasi digital harus memberikan nilai tambah nyata bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua," jelas dia.
Kemkomdigi menyusun kerangka etika kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI dan Peta Jalan AI sebagai bagian dari upaya transformasi digital. Meutya Hafid mengatakan bahwa kedua dokumen tersebut telah 90 persen rampung dan ditargetkan terbit tahun depan.
Selain itu, Kemkomdigi membuka Garuda Spark Innovation Hub di kota seperti Jakarta, Bandung, dan Medan sebagai wadah talenta serta inovasi digital di daerah.
Menkomdigi mengatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub selanjutnya akan dihadirkan di kota-kota yang lain. Dalam aspek terjaga, pemerintah berusaha menghadirkan ruang digital yang aman dari berbagai kejahatan siber, termasuk penipuan, perjudian, kejahatan terhadap anak, peretasan, dan kebocoran data.
"Untuk poin ini, mungkin kerja sama dengan BSSN harus kita tingkatkan dengan lebih kuat lagi, karena rasanya tidak ada manfaatnya atau bahkan lebih banyak mudaratnya kalau kita membangun, kita meluaskan pertumbuhan (digitalisasi), namun tidak terjaga," tuturnya.
Pemerintah menekankan pentingnya upaya pelindungan data pribadi masyarakat serta infrastruktur vital seperti pusat data nasional dan data-data strategis negara.
Dalam upaya untuk melindungi anak di ruang digital, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Peraturan yang dikeluarkan pada Maret 2025 itu dijadwalkan berlaku efektif mulai Maret 2026.
"Ini diikuti oleh banyak negara lain, termasuk Malaysia, yang baru akan memulai menyusun draf dan juga di negara-negara Eropa yang saat ini sedang mulai memperkenalkan aturan (seperti) ini kepada publik," kata Menkomdigi Meutya Hafid.
